KPPIP – Integrasi antar moda menjadi penting. Sebabnya karena dinilai bakal menurunkan biaya logistik tersebut.

“Agar biaya mengangkut barang tersebut bisa lebih murah, kami mendorong pembangunan infrastruktur. Baik yang sifatnya untuk mendorong transporatasi darat, bukan hanya tol tapi juga kereta api. Integrasi antar moda menjadi penting karena akan menurunkan biaya logistik tersebut,” demikian disampaikan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo dalam Forum Merdeka Barat (FMB) dengan tema “Integrasi Tol Dukung Sistem Logistik Nasional” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Selain itu, masih menurut Wahyu, pembangunan kawasan ekonomi khusus dan industri juga dibangun dalam rangka menekan biaya logistik tersebut.

“Kita berharap di akhir tahun 2018 berbagai proyek infrastruktur bisa selesai. Agar bisa berdampak terhadap biaya logistik itu tadi,” tukas Wahyu lagi.

Ia menambahkan bahwa sebanyak 72% biaya logistik porsinya hanya untuk transportasi. Sedangkan sisanya yang berjumlah 23% bisa untuk biaya administrasi, penyimpanan, dan pergudangan.

“Jadi biaya transportasi atau angkutan masih besar sekali porsinya,” ujarnya lagi.

Perbandingan dengan Negara ASEAN Lain

Menjawab pertanyaan itu, Wahyu menyatakan bahwa Indonesia masih berada di peringkat keempat untuk urusan besarnya biaya logistik.

“Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand,” tambahnya.

Untuk memperbaikinya, maka pemerintah Indonesia berusaha meyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang menunjang sistem logistik nasional.

“Terutama proyek infrastruktur yang mendukung transportasi inter moda. Kita akan mencoba misalnya moda angkutan kereta api untuk angkut logistik langsung ke tempat dimana kawasan industri berada. Sehingga biaya logistiknya makin murah,” paparnya lagi.

Turut hadir sebagai narasumber FMB 9 kali ini adalah Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Heri Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dan Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna.

TimKomKPPIP