Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah berniat untuk mempercepat proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Namun belum terdapat mekanisme yang jelas untuk menentukan proyek-proyek yang dianggap prioritas untuk segera direalisasikan dan juga fasilitas percepatan pembangunan proyek-proyek tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi penyusunan mekanisme tersebut dan menjadi pemrakarsa penerbitan regulasi untuk menjadi payung hukum yang dibutuhkan.

Hasil seleksi proyek strategis dan mekanisme percepatan pembangunannya kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan pada 3 Januari 2016. Selain itu, juga diterbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2016 yang mengatur tugas Kementerian/ Lembaga untuk mendukung percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional.

 

Pemilihan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Penerbitan Peraturan Presiden No.3/2016

KPPIP diberikan mandat oleh Kemenko Perekonomian untuk menyusun kriteria dan melakukan seleksi pemilihan proyek strategis nasional.

Daftar proyek yang masuk ke dalam PSN diseleksi dan disusun bersama oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan terkait. Pada 10 September 2015 telah diadakan Rapat Koordinasi tingkat Eselon 1 untuk menetapkan kriteria yang akan menjadi acuan untuk pemilihan PSN.

proyek_strategis_nasional_kriteria

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat ± 300 proyek yang diusulkan oleh 10 Kementerian/Lembaga. Usulan ini kemudian dikaji oleh KPPIP berdasarkan kriteria-kriteria yang disetujui dan kriteria operasional tambahan yaitu pembangunan sik proyek paling lambat dimulai pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait telah memilih dan menetapkan 225 proyek yang dianggap strategis dan kemudian proyek-proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016.

Proyek PSN tersebut berada di berbagai sektor, termasuk sektor transportasi, jalan, air dan sanitasi, energi dan kelistrikan, kawasan industri dan teknologi informasi, yang tersebar di 6 wilayah Indonesia mencakup Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua.

proyek_strategis_nasional_sebaran

Dengan terdaftarnya proyek-proyek tersebut dalam PSN, maka proyek-proyek dapat menerima fasilitas dan kemudahan untuk dapat mempercepat pembangunannya yang terkait dalam:

  1. Penyelesaian masalah perizinan dan non-perizinan
  2. Pengaturan Tata Ruang (RTRW)
  3. Percepatan penyediaan tanah
  4. Penggunaan komponen dalam negeri
  5. Pemberian Jaminan Pemerintah
  6. Penugasan BUMN
  7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan (debottlenecking)
  8. Percepatan pengadaan barang dan jasa
  9. Penyelesaian permasalahan hukum

Dengan diterbitkannya Peraturan dan Instruksi Presiden tersebut, diharapkan agar hambatan yang muncul dalam proses penyediaan proyek di lapangan dapat teratasi dan memberikan kepastian bagi para pihak dalam mengambil keputusan untuk percepatan proyek.