Peraturan Terkait

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas

Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Penyelenggaraan Kehutanan

Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

SALINAN PERMENKO 7 TAHUN 2023 PERUBAHAN KETIGA DAFTAR PSN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Lampiran I dan II Salinan PP Nomor 42 Tahun 2021

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Perubahan PMK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Lampiran PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas

Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567 Tahun 2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Jalan Tol

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol

Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

Pembangunan Kilang Bontang

Penugasan Kepada PT PERTAMINA (PERSERO) Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Kilang Minyak Di Tuban, Provinsi Jawa Timur

Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Sistem Penyediaan Air Minum

Pengusahaan Sumber Daya Air

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan:atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Kepelabuhan

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Pembangunan Bandara dan Pemeliharaan Lingkungan

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Penyelenggaraan Perkeretaapian

Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Izin Lingkungan

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Perindustrian

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru - Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031

Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Tentang Jaringan Utilitas

Komposisi Pembenaan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan