Peraturan | ||
---|---|---|
Perpres Nomor 75 Tahun 2014 |
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas |
Download |
Perpres Nomor 122 Tahun 2016 |
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas |
Download |
Permenko Nomor 5 Tahun 2017 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS |
Download |
Permenko Nomor 12 Tahun 2015 |
Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas |
Download |
Kepmenko Nomor 127 Tahun 2015 |
Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas |
Download |
KPPIP
PSN
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 43 Tahun 2021 |
PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH |
Download |
PP Nomor 42 Tahun 2021 |
Kemudahan Proyek Strategis Nasional |
Download |
PP Nomor 40 Tahun 2021 |
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus |
Download |
PP Nomor 23 Tahun 2021 |
Penyelenggaraan Kehutanan |
Download |
PP Nomor 20 Tahun 2021 |
Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar |
Download |
PP Nomor 19 Tahun 2021 |
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
Download |
PP Nomor 18 Tahun 2021 |
HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH |
Unduh |
Perpres Nomor 56 Tahun 2018 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
Download |
Perpres Nomor 3 Tahun 2016 |
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
Download |
Permenko Nomor 7 Tahun 2023 |
SALINAN PERMENKO 7 TAHUN 2023 PERUBAHAN KETIGA DAFTAR PSN |
Unduh |
Permenko 9 Tahun 2022 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG |
Download |
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 |
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
Download |
Lampiran I Dan II Salinan PP Nomor 42 Tahun 2021 |
Lampiran I dan II Salinan PP Nomor 42 Tahun 2021 |
Download |
Inpres Nomor 1 Tahun 2016 |
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
Download |
KPBU
Peraturan | ||
---|---|---|
PMK Nomor 265 Tahun 2015 |
Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
PMK Nomor 223 Tahun 2012 |
Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
PMK Nomor 190 Tahun 2015 |
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
PMK Nomor 170 Tahun 2015 |
Perubahan PMK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
PMK Nomor 143 Tahun 2013 |
Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
PMK No 260 Tahun 2016 |
Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Perpres Nomor 88 Tahun 2017 |
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan |
Download |
Perpres Nomor 38 Tahun 2015 |
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 |
Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015 |
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 |
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Penjaminan Infrastruktur
Peraturan | ||
---|---|---|
PMK Nomor 260 Tahun 2010 |
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha |
Download |
Perpres Nomor 78 Tahun 2010 |
Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur |
Download |
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 26 Tahun 2008 Lampiran |
Lampiran PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional |
Download |
PP Nomor 26 Tahun 2008 |
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional |
Download |
PP Nomor 13 Tahun 2017 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional |
Download |
Pengadaan Tanah
Peraturan | ||
---|---|---|
UU Nomor 2 Tahun 2012 |
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
Download |
PP Nomor 40 Tahun 1996 |
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah |
Download |
PMK Nomor 21 Tahun 2017 |
Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
Download |
Perpres Nomor 99 Tahun 2014 |
Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum |
Download |
Perpres Nomor 71 Tahun 2012 |
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
Download |
Perpres Nomor 56 Tahun 2017 |
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional |
Download |
Perpres Nomor 30 Tahun 2015 |
Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum |
Download |
Perpres Nomor 148 Tahun 2015 |
Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum |
Download |
Perpres Nomor 102 Tahun 2016 |
Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
Download |
PermenATR Nomor 9 Tahun 1999 |
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan |
Download |
Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011 |
Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar |
Download |
Kepmenko Nomor 4 Tahun 2016 |
Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas |
Download |
Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi
Peraturan | ||
---|---|---|
PMK Nomor 265 Tahun 2015 |
Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Perpres Nomor 78 Tahun 2010 |
Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur |
Download |
LKPP
Peraturan | ||
---|---|---|
Presentasi Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 |
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 |
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 |
Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Pengelolaan BMN
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 27 Tahun 2014 |
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah |
Download |
PMK Nomor 87 Tahun 2016 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara |
Download |
PMK Nomor 78 Tahun 2014 |
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara |
Download |
PMK Nomor 246 Tahun 2014 |
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara |
Download |
PMK Nomor 164 Tahun 2014 |
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur |
Download |
PMK Nomor 111 Tahun 2016 |
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara |
Download |
PMK Nomor 65 Tahun 2016 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur |
Download |
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 |
Pengelolaan Barang Milik Daerah |
Download |
Kepmenkeu Nomor 102 Tahun 2016 |
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara |
Download |
Rencana Umum Jalan Nasional
Peraturan | ||
---|---|---|
Kepmen PUPR Nomor 250 Tahun 2015 |
Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567 Tahun 2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional |
Download |
Jalan Tol
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 44 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol |
Download |
PP Nomor 43 Tahun 2013 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol |
Download |
PP Nomor 30 Tahun 2017 |
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol |
Download |
PP Nomor 15 Tahun 2005 |
Jalan Tol |
Download |
Perpres Nomor 117 Tahun 2015 |
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera |
Download |
Perpres Nomor 100 Tahun 2014 |
Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera |
Download |
Permen PUPR Nomor 01 Tahun 2017 |
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol |
Download |
Permen Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2016 |
Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol |
Download |
Permen Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2017 |
Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol |
Download |
Minyak dan Gas Bumi
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 55 Tahun 2009 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
Download |
PP Nomor 36 Tahun 2004 |
Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi |
Download |
PP Nomor 35 Tahun 2004 |
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
Download |
PP Nomor 34 Tahun 2005 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
Download |
PP Nomor 30 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi |
Download |
Perpres Nomor 9 Tahun 2013 |
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
Download |
Perpres Nomor 146 Tahun 2015 |
Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri |
Download |
Kepmenko Nomor 159 Tahun 2015 |
Download | |
Kepmen ESDM Nomor 1002 Tahun 2016 |
Pembangunan Kilang Bontang |
Download |
Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun 2016 |
Penugasan Kepada PT PERTAMINA (PERSERO) Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Kilang Minyak Di Tuban, Provinsi Jawa Timur |
Download |
Panas Bumi
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 7 Tahun 2017 |
Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung |
Download |
Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2012 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi |
Download |
Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2009 |
Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi |
Download |
Ketenagalistrikan
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 42 Tahun 2012 |
Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara |
Download |
PP Nomor 23 Tahun 2014 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik |
Download |
PP Nomor 14 Tahun 2012 |
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik |
Download |
PMK Nomor 130 Tahun 2016 |
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan |
Download |
Perpres Nomor 4 Tahun 2016 |
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan |
Download |
Perpres Nomor 14 Tahun 2017 |
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan |
Download |
Pertambangan
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 77 Tahun 2014 |
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Download |
PP Nomor 24 Tahun 2012 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Download |
PP Nomor 23 Tahun 2010 |
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Download |
PP Nomor 1 Tahun 2017 |
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Download |
PP Nomor 1 Tahun 2014 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara |
Download |
Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pengairan
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 122 Tahun 2015 |
Sistem Penyediaan Air Minum |
Download |
PP Nomor 121 Tahun 2015 |
Pengusahaan Sumber Daya Air |
Download |
Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 |
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum |
Download |
Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2016 |
Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan:atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum |
Download |
Kepelabuhan
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 64 Tahun 2015 |
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan |
Download |
PP Nomor 61 Tahun 2009 |
Kepelabuhan |
Download |
Permenhub Nomor PM 51 Tahun 2015 |
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut |
Download |
Permenhub Nomor PM 166 Tahun 2015 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan |
Download |
Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015 |
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan |
Download |
Permenhub Nomor PM 146 Tahun 2016 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut |
Download |
Kebandarudaraan dan Penerbangan
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 40 Tahun 2012 |
Pembangunan Bandara dan Pemeliharaan Lingkungan |
Download |
PP Nomor 3 Tahun 2001 |
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan |
Download |
Permenhub Nomor PM 56 Tahun 2015 |
Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara |
Download |
permenhub Nomor PM 53 Tahun 2017 |
Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara |
Download |
permenhub Nomor PM 193 Tahun 2015 |
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan |
Download |
Permenhub Nomor PM 187 Tahun 2015 |
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara |
Download |
Perkeretaapian
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 6 Tahun 2017 |
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian |
Download |
PP Nomor 56 Tahun 2009 |
Penyelenggaraan Perkeretaapian |
Download |
Permenhub Nomor PM 83 Tahun 2010 |
Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi |
Download |
Permenhub Nomor PM 42 Tahun 2017 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) |
Download |
Permenhub Nomor PM 27 Tahun 2017 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) |
Download |
Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015 |
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan |
Download |
Lingkungan
Sistem Pengelolaan Persampahan dan Limbah
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 81 Tahun 2012 |
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga |
Download |
Kawasan
Peraturan | ||
---|---|---|
PP Nomor 96 Tahun 2015 |
Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus |
Download |
PP Nomor 79 Tahun 2019 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III |
Download |
PP Nomor 2 Tahun 2011 |
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus |
Download |
PP Nomor 142 Tahun 2015 |
Kawasan Perindustrian |
Download |
PP Nomor 100 Tahun 2012 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus |
Download |
Perpres Nomor 80 Tahun 2019 |
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru - Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan |
Download |
Perpres Nomor 33 Tahun 2010 |
Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus |
Download |
Perpres Nomor 150 Tahun 2014 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus |
Download |
Perpres Nomor 124 Tahun 2012 |
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus |
Download |
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi
Peraturan | ||
---|---|---|
Perpres Nomor 98 Tahun 2015 |
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi |
Download |
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Sumatera Selatan
Peraturan | ||
---|---|---|
Perpres Nomor 55 Tahun 2016 |
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan |
Download |
Perpres Nomor 116 Tahun 2015 |
Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan |
Download |
Tata Ruang Indramayu
Peraturan | ||
---|---|---|
Perda Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 |
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 |
Download |
Tim Kerja Ketenagalistrikan
Peraturan | ||
---|---|---|
Kepmenko Nomor 129 Tahun 2015 |
Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan |
Download |