Peraturan Terkait

KPPIP

Peraturan
Perpres Nomor 75 Tahun 2014

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Perpres Nomor 122 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Permenko Nomor 5 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Permenko Nomor 12 Tahun 2015

Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas

Kepmenko Nomor 127 Tahun 2015

Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

    PSN

    Peraturan
    PP Nomor 43 Tahun 2021

    PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

    PP Nomor 42 Tahun 2021

    Kemudahan Proyek Strategis Nasional

    PP Nomor 40 Tahun 2021

    Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

    PP Nomor 23 Tahun 2021

    Penyelenggaraan Kehutanan

    PP Nomor 20 Tahun 2021

    Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar

    PP Nomor 19 Tahun 2021

    Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

    PP Nomor 18 Tahun 2021

    HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH

    Perpres Nomor 56 Tahun 2018

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    Perpres Nomor 3 Tahun 2016

    Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    Permenko Nomor 7 Tahun 2023

    SALINAN PERMENKO 7 TAHUN 2023 PERUBAHAN KETIGA DAFTAR PSN

    Permenko 9 Tahun 2022

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG
    PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
    PROYEK STRATEGIS NASIONAL

    Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017

    Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    Lampiran I Dan II Salinan PP Nomor 42 Tahun 2021

    Lampiran I dan II Salinan PP Nomor 42 Tahun 2021

    Inpres Nomor 1 Tahun 2016

    Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

      KPBU

      Peraturan
      PMK Nomor 265 Tahun 2015

      Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

      PMK Nomor 223 Tahun 2012

      Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

      PMK Nomor 190 Tahun 2015

      Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

      PMK Nomor 170 Tahun 2015

      Perubahan PMK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

      PMK Nomor 143 Tahun 2013

      Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

      PMK No 260 Tahun 2016

      Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

      Perpres Nomor 88 Tahun 2017

      Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

      Perpres Nomor 38 Tahun 2015

      Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

      Permendagri Nomor 96 Tahun 2016

      Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur

      Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015

      Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

      Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

      Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

        Penjaminan Infrastruktur

        Peraturan
        PMK Nomor 260 Tahun 2010

        Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

        Perpres Nomor 78 Tahun 2010

        Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

          Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

          Peraturan
          PP Nomor 26 Tahun 2008 Lampiran

          Lampiran PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

          PP Nomor 26 Tahun 2008

          Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

          PP Nomor 13 Tahun 2017

          Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

            Pengadaan Tanah

            Peraturan
            UU Nomor 2 Tahun 2012

            Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

            PP Nomor 40 Tahun 1996

            Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

            PMK Nomor 21 Tahun 2017

            Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

            Perpres Nomor 99 Tahun 2014

            Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

            Perpres Nomor 71 Tahun 2012

            Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

            Perpres Nomor 56 Tahun 2017

            Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional

            Perpres Nomor 30 Tahun 2015

            Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

            Perpres Nomor 148 Tahun 2015

            Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

            Perpres Nomor 102 Tahun 2016

            Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

            PermenATR Nomor 9 Tahun 1999

            Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

            Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2011

            Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

            Kepmenko Nomor 4 Tahun 2016

            Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas

              Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi

              Peraturan
              PMK Nomor 265 Tahun 2015

              Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

              Perpres Nomor 78 Tahun 2010

              Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

                LKPP

                Peraturan
                Presentasi Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

                Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

                Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

                Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

                Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015

                Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

                  Pengelolaan BMN

                  Peraturan
                  PP Nomor 27 Tahun 2014

                  Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

                  PMK Nomor 87 Tahun 2016

                  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

                  PMK Nomor 78 Tahun 2014

                  Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

                  PMK Nomor 246 Tahun 2014

                  Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

                  PMK Nomor 164 Tahun 2014

                  Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

                  PMK Nomor 111 Tahun 2016

                  Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

                  PMK Nomor 65 Tahun 2016

                  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

                  Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

                  Pengelolaan Barang Milik Daerah

                  Kepmenkeu Nomor 102 Tahun 2016

                  Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

                    Peraturan Penugasan BUMN

                    Peraturan
                    PP Nomor 79 Tahun 2015

                    Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

                    PP Nomor 29 Tahun 2000

                    Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

                      Rencana Umum Jalan Nasional

                      Peraturan
                      Kepmen PUPR Nomor 250 Tahun 2015

                      Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567 Tahun 2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

                        Jalan Tol

                        Peraturan
                        PP Nomor 44 Tahun 2009

                        Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

                        PP Nomor 43 Tahun 2013

                        Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

                        PP Nomor 30 Tahun 2017

                        Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

                        PP Nomor 15 Tahun 2005

                        Jalan Tol

                        Perpres Nomor 117 Tahun 2015

                        Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

                        Perpres Nomor 100 Tahun 2014

                        Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

                        Permen PUPR Nomor 01 Tahun 2017

                        Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol

                        Permen Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2016

                        Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

                        Permen Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2017

                        Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

                          Minyak dan Gas Bumi

                          Peraturan
                          PP Nomor 55 Tahun 2009

                          Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

                          PP Nomor 36 Tahun 2004

                          Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

                          PP Nomor 35 Tahun 2004

                          Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

                          PP Nomor 34 Tahun 2005

                          Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

                          PP Nomor 30 Tahun 2009

                          Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

                          Perpres Nomor 9 Tahun 2013

                          Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

                          Perpres Nomor 146 Tahun 2015

                          Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

                          Kepmenko Nomor 159 Tahun 2015
                          Kepmen ESDM Nomor 1002 Tahun 2016

                          Pembangunan Kilang Bontang

                          Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun 2016

                          Penugasan Kepada PT PERTAMINA (PERSERO) Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Kilang Minyak Di Tuban, Provinsi Jawa Timur

                            Panas Bumi

                            Peraturan
                            PP Nomor 7 Tahun 2017

                            Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

                            Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2012

                            Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

                            Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2009

                            Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

                              Ketenagalistrikan

                              Peraturan
                              PP Nomor 42 Tahun 2012

                              Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

                              PP Nomor 23 Tahun 2014

                              Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

                              PP Nomor 14 Tahun 2012

                              Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

                              PMK Nomor 130 Tahun 2016

                              Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

                              Perpres Nomor 4 Tahun 2016

                              Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

                              Perpres Nomor 14 Tahun 2017

                              Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

                                Pertambangan

                                Peraturan
                                PP Nomor 77 Tahun 2014

                                Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

                                PP Nomor 24 Tahun 2012

                                Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

                                PP Nomor 23 Tahun 2010

                                Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

                                PP Nomor 1 Tahun 2017

                                Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

                                PP Nomor 1 Tahun 2014

                                Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

                                  Telekomunikasi dan Informatika

                                  Peraturan
                                  PP Nomor 53 Tahun 2000

                                  Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit

                                  PP Nomor 52 Tahun 2000

                                  Penyelenggaraan Telekomunikasi

                                    Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pengairan

                                    Peraturan
                                    PP Nomor 122 Tahun 2015

                                    Sistem Penyediaan Air Minum

                                    PP Nomor 121 Tahun 2015

                                    Pengusahaan Sumber Daya Air

                                    Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016

                                    Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

                                    Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2016

                                    Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan:atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

                                      Kepelabuhan

                                      Peraturan
                                      PP Nomor 64 Tahun 2015

                                      Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

                                      PP Nomor 61 Tahun 2009

                                      Kepelabuhan

                                      Permenhub Nomor PM 51 Tahun 2015

                                      Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

                                      Permenhub Nomor PM 166 Tahun 2015

                                      Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

                                      Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015

                                      Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

                                      Permenhub Nomor PM 146 Tahun 2016

                                      Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

                                        Kebandarudaraan dan Penerbangan

                                        Peraturan
                                        PP Nomor 40 Tahun 2012

                                        Pembangunan Bandara dan Pemeliharaan Lingkungan

                                        PP Nomor 3 Tahun 2001

                                        Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

                                        Permenhub Nomor PM 56 Tahun 2015

                                        Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

                                        permenhub Nomor PM 53 Tahun 2017

                                        Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara

                                        permenhub Nomor PM 193 Tahun 2015

                                        Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

                                        Permenhub Nomor PM 187 Tahun 2015

                                        Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara

                                          Perkeretaapian

                                          Peraturan
                                          PP Nomor 6 Tahun 2017

                                          Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

                                          PP Nomor 56 Tahun 2009

                                          Penyelenggaraan Perkeretaapian

                                          Permenhub Nomor PM 83 Tahun 2010

                                          Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

                                          Permenhub Nomor PM 42 Tahun 2017

                                          Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

                                          Permenhub Nomor PM 27 Tahun 2017

                                          Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

                                          Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2015

                                          Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

                                            Lingkungan

                                            Peraturan
                                            PP Nomor 27 Tahun 2012

                                            Izin Lingkungan

                                            PermenLH Nomor 16 Tahun 2012

                                            Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

                                            Permenhub Nomor 75 Tahun 2015

                                            Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

                                            Permen KLH Nomor P.50 Tahun 2016

                                            Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

                                              Sistem Pengelolaan Persampahan dan Limbah

                                              Peraturan
                                              PP Nomor 81 Tahun 2012

                                              Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

                                                Kawasan

                                                Peraturan
                                                PP Nomor 96 Tahun 2015

                                                Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

                                                PP Nomor 79 Tahun 2019

                                                Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III

                                                PP Nomor 2 Tahun 2011

                                                Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

                                                PP Nomor 142 Tahun 2015

                                                Kawasan Perindustrian

                                                PP Nomor 100 Tahun 2012

                                                Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

                                                Perpres Nomor 80 Tahun 2019

                                                Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru - Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

                                                Perpres Nomor 33 Tahun 2010

                                                Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

                                                Perpres Nomor 150 Tahun 2014

                                                Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

                                                Perpres Nomor 124 Tahun 2012

                                                Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

                                                  Pariwisata

                                                  Peraturan
                                                  PP Nomor 50 Tahun 2011

                                                  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

                                                  Perpres Nomor 64 Tahun 2014

                                                  Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

                                                    Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

                                                    Peraturan
                                                    Perpres Nomor 98 Tahun 2015

                                                    Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

                                                      Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Sumatera Selatan

                                                      Peraturan
                                                      Perpres Nomor 55 Tahun 2016

                                                      Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

                                                      Perpres Nomor 116 Tahun 2015

                                                      Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

                                                        Tata Ruang Indramayu

                                                        Peraturan
                                                        Perda Indramayu Nomor 1 Tahun 2012

                                                        Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031

                                                          Tim Kerja Ketenagalistrikan

                                                          Peraturan
                                                          Kepmenko Nomor 129 Tahun 2015

                                                          Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan

                                                            Transportasi

                                                            Peraturan
                                                            Perda Nomor 8 Tahun 1999

                                                            Tentang Jaringan Utilitas

                                                            Kepmenko Nomor 3 Tahun 2015

                                                            Komposisi Pembenaan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan