Susunan dan Struktur Organisasi KPPIP

KPPIP merupakan komite lintas kementerian/lembaga pemerintah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

struktur_organisasi_kppip

Komite (Tingkat Menteri)

Sesuai Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014, KPPIP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN). Rancangan revisi Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 akan memasukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Komite.

Susunan keanggotaan Komite di atas mempertimbangkan mandat utama KPPIP yang berfokus pada peningkatan kualitas penyiapan proyek serta debottlenecking dalam rangka mempercepat pelaksanaan proyek prioritas. Oleh karena itu keanggotaan berfokus pada Kementerian/ Lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor dan sektor lain yang seringkali bersinggungan dengan Kementerian teknis penyelenggara proyek infrastruktur. Selain itu diharapkan dengan adanya keterlibatan Kementerian Keuangan dari tahap penyiapan proyek, koordinasi terkait pemberian dukungan fiskal untuk proyek prioritas bisa diperkuat mekanisme dan pelaksanaan di tatanan implementasi.

Tim Pelaksana

Sesuai Keputusan Menko No. 127 Tahun 2015, Tim Pelaksana adalah tim pembuat keputusan yang dilakukan secara kolektif dari tingkat Eselon I yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian dengan sekretaris Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kemenko Perekonomian, dan beranggotakan:

  1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian
  2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kemenko Kemaritiman
  3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
  4. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
  5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
  7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KemenLH dan Kehutanan
  8. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  9. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi
  10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
  11. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri

 

Adapun Tim Pelaksana memiliki tugas untuk membantu Komite dalam:

  1. Menyusun rancangan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas
  2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas
  3. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas
  4. Menyusun standar pra-studi kelayakan dan tata cara evaluasinya
  5. Melakukan fasilitasi terhadap penyiapan infrastruktur prioritas
  6. Melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan serta menyampaikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan penyediaan infrastruktur prioritas

2mob-structure-organization-ind

Tim Kerja

Seperti diatur di dalam Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014, Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP memiliki wewenang untuk membentuk Tim Kerja sektor dan lintas sektor sebagaimana dibutuhkan. Saat ini, sudah dibentuk Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Surat Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP No. 129 Tahun 2015.

Tim Kerja Ketenagalistrikan tersebut diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menjadi dasar hukum pembentukan Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan turunan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain Tim Kerja Ketenagalistrikan, telah dibentuk Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas No. 159 Tahun 2015.

Tim Kerja ini memiliki mandat untuk memastikan pelaksanaan pembangunan Kilang Minyak Bontang sesuai target waktu yang diamanatkan dalam RPJMN.
KPPIP sedang merancang Surat Keputusan untuk pembentukan Tim Kerja Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah Infrastruktur Prioritas yang sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Project Management Office (PMO)

Untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Tim Pelaksana dan Komite, KPPIP dilengkapi dengan Project Management Office (PMO) yang diisi oleh tenaga ahli profesional yang memiliki pengalaman di bidangnya. PMO bertugas memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana terkait pemilihan dan pelaksanaan proyek prioritas serta tindak lanjut penyelesaian masalah.

PMO terdiri dari Direktur Program sebagai pimpinan PMO yang bertugas untuk memastikan tercapainya mandat KPPIP, memberikan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pelaksana, membangun organisasi KPPIP, memastikan penyediaan proyek prioritas terlaksana, dan membangun kapasitas serta memperbaiki regulasi pendukung infrastruktur prioritas.

Direktur Program yang didukung oleh Direktur Sektor yang berpengalaman di sektor pelabuhan, bandar udara, jalan, kereta api, energi dan ketenagalistrikan, dan sumber daya air yang memiliki pengalaman di bidang masing-masing. Direktur Sektor bertugas untuk memastikan proyek di sektor tersebut dipersiapkan dengan kualitas yang baik dan mendorong implementasi sampai mulai konstruksi. Untuk proyek yang sudah dalam tahap pembangunan, Direktur Sektor bertugas memastikan proyek berjalan sesuai waktu dan memberikan dukungan pemecahan kendala yang muncul. Selain itu, Direktur Sektor juga melakukan analisis terkait hambatan, kebutuhan perbaikan regulasi, dan upaya percepatan spesifik pada sektornya sehingga dapat diterapkan pada proyek-proyek lainnya.

Rincian struktur organisasi dijelaskan lebih lanjut