Monitoring Pembangunan Bendungan Sukamahi
Bendungan Sukamahi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat segera selesai dengan tepat waktu dan efisien, serta dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal. Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Airlangga Hartarto bersama dengan Bupati Bogor, Ade Yasin pada (3/6) melakukan kunjungan kerja untuk memantau perkembangan pembangunan Bendungan Sukamahi.
‘Pemerintah akan terus mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi nasional. Bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur tercermin dalam Major Project RPJMN 2020-2024, dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional’ ujar Airlangga dengan didampingi oleh Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo.
Bendungan Sukamahi sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam lampiran Perpres No. 109 Tahun 2020 merupakan salah satu dari 13 Bendungan yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2021 ini. Ketiga belas bendungan tersebut tentu
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penyediaan air bersih dan irigasi pertanian terlebih untuk program food estate.
Meskipun saat ini program food estate masih difokuskan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, namun akan segera dikembangkan di provinsi lain setelah dalam waktu dekat Perpres Food Estate ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Komite food estate terbentuk.
Progres pembangunan fisik Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia yang telah mencapai 75% dan target selesai pada tahun 2021 dengan estimasi volume total tampungan 1,7 juta m3, diharapkan bendungan ini mampu mereduksi banjir ibukota sebesar 15,5 m3/detik. Menko perekonomian berharap bahwa upaya reduksi banjir ini dapat disinergikan dengan rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Dirjen SDA, Direktur Bendungan dan Danau, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR, Deputi I dan Deputi IV, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, serta Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekenomian.

Bogor, 3 Juni 2021
-Sekretariat KPPIP