Pada hari Rabu, 12 Februari 2020, di Hotel JS Luwansa Jakarta, Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menindaklanjuti hasil dari Micro Impact Report yang bekerja sama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

Penelitian telah mengidentifikasi bahwa kurangnya pengembangan infrastruktur menjadi salah satu hambatan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Aswicahyono and Hill, 2017; Resosudarmo and Abdurohman, 2018). Secara khusus, kurangnya infrastruktur di Indonesia mengurangi daya saing Indonesia dan menciptakan kegiatan ekonomi berbiaya tinggi. Akibatnya, Indonesia sepertinya terperangkap pada pertumbuhan ekonomi yg hanya terpaut pada 5%, dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan.

Menanggapi hal ini, sejak tahun 2015, peningkatan belanja infrastruktur telah menjadi Prioritas Pemerintah Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2018, peningkatan belanja infrastruktur pemerintah meningkat dari Rp 180 Triliun tahun 2014, menjadi Rp 410 Triliun pada tahun 2018.

Pertanyaannya ialah: “Apakah peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur ini menyebabkan peningkatan ekonomi secara signifikan, diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB), pengeluaran rumah tangga dan tingkat lapangan pekerjaan?”

Berdasarkan studi dari Prof. Budi dari Australian National University, pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan secara mikroekonomi. Namun demikian, kesimpulan ini tidak dapat benar-benar dijadikan kesimpulan akhir terkait dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, karena adanya keterbatasan data yang tersedia. Selain itu, pembangunan proyek dengan skala nasional (seperti Jalan Tol dan Palapa Ring) tidak terekam dalam APBD/PMTB.