Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah dua kali menerima lembaga pemeringkat Proyek Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Pertama pada hari Selasa, 11 Februari 2020, menerima lembaga pemeringkat dari Jepang yaitu Rating and Investment Information, Inc (R&I) yang melakukan sovereign credit rating review ke Indonesia pada tanggal 10-12 Februari 2020. Kedua pada hari Rabu, 12 Februari 2020, Tim KPPIP menerima konsultan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan JP Morgan dengan maksud yang sama.

Pada pertemuan tersebut Tim KPPIP memberikan penjelasan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN), diantaranya terkait dengan perkembangan terkini proyek, inisiasi pemerintah untuk percepatan PSN dan tantangan-tantangan dalam pembangunan PSN ke depannya.

Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Melalui Perpres 56 Tahun 2018, pemerintah menetapkan sebanyak 223 proyek dan 3 program yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp 4.202 Triliun. Dari keseluruhan proyek tersebut, dilakukan estimasi alikasi pembiayaan dari 3 (tiga) sumber pembiayaan, yaitu APBN/D, BUMN/D dan swasta.

Realisasi pendanaan tahunan PSN dan kebutuhan pendanaan tahunan PSN disiapkan dengan mengalokasikan total investasi nilai setiap proyek berdasarkan waktu target/realisasi periode konstruksi hingga target/realisasi penyelesaian proyek. Sektor swasta diharapkan berkontribusi tidak kurang dari 57% pada pembiayaan PSN.

Secara komulatif, dari tahun 2016 sampai dengan Desember 2019, terdapat 92 proyek yang telah diselesaikan dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp 467,1 Triliun. Adapun rincian capaian pembangunan per tahun diantaranya ialah :

• Tahun 2016 telah selesai 20 proyek
• Tahun 2018 telah selesai 32 proyek
• Tahun 2019 telah selesai 30 proyek

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) terdapat proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN yaitu 15 proyek pada tahun 2016 dan 29 proyek selama tahun 2017-2020. Proyek-proyek tersebut tidak memenuhi kriteria PSN yang telah ditetapkan seperti tidak terpenuhinya target penyelesaian proyek pada waktu yang telah ditetapkan.   

Inisiasi Pemerintah untuk Percepatan PSN

Memprioritaskan skema swasta dan KPBU dalam pembangunan proyek infrastruktur pemerintah merupakan salah satu inisiasi pemerintah dalam percepatan PSN. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 79/2018 tentang Pedoman untuk Penganggaran Pemerintah, skema Swasta dan KPBU diamanatkan untuk diprioritaskan sebagai lapisan pertama skema pendanaan yang lebih disukai.

Tantangan dalam Pembangunan PSN Kedepannya

Untuk menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur ke depannya, diperlukan perkuatan kebijakan dan institusi yang telah ada. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah selama ini ialah :

• Kebijakan Satu Peta

           Perencanaan pembangunan harus dilakukan melalui sinkronisasi data spasial dan statistik.

• Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

           Tim Penyediaan Infrastruktur (Profesional PMO) menyediakan dan mengoordinasikan proyek secara strategis

• Kebijakan Partisipasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

           Mengakomodasi kebutuhan investasi swasta yang mencapai 42% dari total investasi infrastruktur (RPJMN 2020-2024).