Tingkatkan Supply Side Melalui Pembangunan infrastruktur

Pemerintah tetap konsisten membenahi perekonomian dari sisi supply side dalam kerangka perencanaan pembangunan. Gagasan tersebut ditempuh melalui upaya pembangunan infrastruktur, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perbaikan tata kelola pertanahan.

 

“Ketiganya adalah persoalan yang perlu dibenahi dari dulu. Kita bukan sekedar mengejar pertumbuhan, tapi juga mendorong pemerataan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara High Level Plenary – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, Kamis (9/5), di Jakarta.1

 

Menurut Darmin, negara yang membangun infrastruktur secara besar-besaran pasti memiliki capital outflow ratio yang tinggi. Artinya, diperlukan modal atau dana yang lebih besar untuk mendorong 1% pertumbuhan. “Dalam ekonomi, membangun infrastruktur itu memerlukan biaya yang mahal. Namun biaya yang mahal itu akan terbayar dengan pembangunan jangka panjang, hingga 30-40 tahun,” tuturnya. Maka, untuk menaikkan angka pertumbuhan, selain dengan terus membangun infrastruktur, Pemerintah akan menyandingkannya dengan persoalan SDM dan pertanahan. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan capital outflow ratio yang lebih rendah.

 

“Jadi dengan saving yang sama, mobilisasi dana asing yang sama, namun dengan capital outflow ratio yang lebih rendah, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” tegas Darmin Nasution. Darmin pun meyakini bahwa fokus kepada pembangunan infrastruktur sejak awal pemerintahan adalah keputusan yang tepat. “Meski pertumbuhan sedikit lebih rendah dari yang kita harapkan, tapi pemerataan kita juga bagus. Ini kondisi yang jarang terjadi, namun kita mampu melahirkan kombinasi secara sekaligus dari 2 hal yang berlawanan,” terangnya.

 

Kemudian mengimbangi pembangunan fisik, soft infrastructure dikembangkan melalui peningkatan kualitas SDM dengan merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah pun telah menyusun Roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi untuk menghadapi era Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

 

Sementara mengenai pertanahan, Darmin mengakui bahwa persoalan ini bukanlah hal yang mudah, mulai dari sertifikasi tanah rakyat, reforma agraria, dan Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Namun, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Kita akan membenahi sektor kehutanan. Memang urusan pelepasan kawasan hutan ini rumit sekali. Untuk itu, saya berharap para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk segera melengkapi dokumen yang kami minta sebagai dasar agar PPTKH bisa segera terealisasi,” pesan Menko Perekonomian.

 

Tak lupa, Menko Darmin juga menyinggung soal peningkatan investasi dan ekspor, pengolahan Sumber Daya Alam, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan serta perbaikan sistem logistik, khususnya dari desa ke kota. Terakhir, Menko Perekonomian menitikberatkan pada persoalan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem yang dirancang untuk mengatasi kerumitan perizinan ini perlu didukung dengan komitmen Pemerintah Daerah.

 

Pasalnya, ijin lokasi yang erat kaitannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih menjadi soal. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 50 kabupaten/kota yang memiliki RDTR. “Padahal, kalau tidak ada RDTR, ijin lokasi tidak bisa diberikan. Jadi terpaksa tetap offline,” katanya. Indonesia, sambung Darmin, juga memerlukan peta digital untuk RDTR dan bisa dijalankan di OSS. “Jadi saat minta ijin, pengusaha itu bisa tahu persis di koordinat mana dia mau berinvestasi. Sayangnya, baru 10 daerah yang memiliki peta digital tersebut,” tuturnya. Untuk itu, Ia meminta kepada Pemda agar menindaklanjuti hal tersebut supaya sistem OSS bisa dikerjakan dengan sempurna secara online,” pungkas Darmin Nasution.