Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde memaparkan sejumlah revolusi kebijakan yang terus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satunya, pemerintah terus mendorong dan mempermudah sektor swasta terlibat dalam pembangunan nasional. Saat ini, berbagai proyek infrastruktur tengah digenjot pemerintah. Dengan mengajak pihak swasta, pembangunan diharapkan bisa berjalan lebih cepat.

Konsep kerja sama yang diberikan pemerintah dan terus ditingkatkan adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Swasta (Public Privat Partnership/PPP). Hanya saja, dalam kenyataannya, Sri Mulyani mengaku ketika itu digalakkan banyak pejabat pemerintah yang lambat dalam menjalankannya.

“Untuk memahami PPP, kita harus mengakui banyak pejabat pemerintah belum paham betul apa itu, belum mengerti bagaimana menciptakan kebijakannya,” kata Sri Mulyani dalam High Level Interenational Conference di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Peningkatan kemampuan para pejabat negara ini, kata Sri Mulyani, terus dilakukan pemerintah. Bahkan ada pejabat yang diberikan pelatihan dan pemahaman khusus mengenai mekanisme PPP tersebut.

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga fokus dalam melakukan berbagai deregulasi demi mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia.

“Jadi kita tidak hanya mengandalkan utang untuk pembangunan, kita punya konsep PPP yang bisa dimanfaatkan investor,” tegas dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyoroti kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa tahun terakhir. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyerapan anggaran yang tidak pernah maksimal.

Sri Mulyani melihat, serapan anggaran tak maksimal karena pola pikir pegawai Kemenhub termasuk juga para pejabat Kementerian Perhubungan yang belum berorientasi jauh ke depan.

Salah satunya, mengenai orientasi pejabat Kemenhub dalam bermitra dengan swasta untuk membangun proyek infrastruktur transportasi yang masih kurang.

“Jadi saya minta pejabat kemenhub seperti eselon 3, eselon 2 mungkin dikursuskan mengenai KPBU. Saya akan senang Anda bicara dengan SMI dan PII, supaya kita tahu mengenai structuring. Karena sekarang bangun bandara, jalan raya menggunakan KPBU,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menganggap bahwa Kemenhub masih lambat dalam menerapkan sistem Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini. Padahal Kemenhub memiliki anggaran yang cukup tinggi dan memiliki tugas pembangunan infrastruktur.

Sumber: Bisnis.Liputan6.com