Sejak pembentukannya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah memberikan dukungan terhadap penyiapan dan percepatan penyediaan proyek prioritas dan strategis nasional. Tantangan dalam mendukung penyelenggaraan proyek infrastruktur ke depan tentu semakin dinamis. Oleh karena itu, untuk mendukung efektivitas kinerja kelembagaan ke depan, KPPIP mengadakan kegiatan capacity building tentang skema proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Teknik Komunikasi.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 28 Juni 2019 tersebut diikuti sejumlah CPNS Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para CPNS, termasuk yang ditempatkan di KPPIP dapat memahami tentang proyek infrastruktur yang diselenggarakan dengan skema KPBU. Selain itu, mereka juga mampu menganalisis berbagai isu infrastruktur dan mengkomunikasikan hasil analisis tersebut dalam bentuk laporan atau bentuk tulisan lainnya. Dengan demikian, dukungan penyelenggaraan infrastruktur yang dilakukan KPPIP dapat tersampaikan secara baik kepada para stakeholder.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Bastary Indra. Bastary menyampaikan bahwa KPPIP menyelenggarakan kegiatan capacity building untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM di lingkungan Deputi VI Kemenko Perekonomian. “Kali ini, kita berikan materi tentang pengenalan Skema KPBU dan Teknik-Teknik Komunikasi,” ungkapnya. Bastary berharap para peserta dapat mengikuti semua materi sehingga dapat menyerap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh narasumber dengan utuh.

Materi pertama, Pengenalan Skema KPBU disampaikan oleh Ngakan Putu Miharjana, dari Deloitte Consultant. Dalam kesempatan tersebut, Miharjana menyampaikan pentingnya untuk memahami alur logika KPBU terlebih dahulu. Menurutnya, terdapat 8 alur penentuan proyek KPBU, antara lain; demand analysis, technical solution, socio environment, cost, economic analysis, financial analysis, Government Support Analysis, hingga PPP Modality. Keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur tidak hanya membantu pada aspek finansial, tetapi juga sharing risiko investasi serta transfer teknologi sehingga proyek infrastruktur dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

Selanjutnya, materi teknik komunikasi disampaikan oleh Irfan Maulana dari Edelman Consultant. Dalam sesi ini, Irfan menyampaikan tentang proses analisis isu infrastruktur serta teknik komunikasi melalui penulisan laporan dan publikasi/ press release. Irfan yang pernah terlibat dalam proses komunikasi isu-isu infrastruktur menekankan bahwa peran komunikasi di lembaga pemerintah terbagi dalam 2 aspek, yakni fungsi konstruktif dan fungsi korektif.

Fungsi konstruktif adalah membangun, menyusun sekaligus menyebarkan informasi melalui kajian analisis kepada publik terkait fungsi dan kinerja lembaga pemerintah. Sedangkan, fungsi korektif atau sering disebut “fungsi pemadam kebakaran”, untuk mengoreksi informasi, menangkal hoax, meluruskan persepsi publik, serta menyampaikan hak jawab terhadap berbagai isu-isu yang berkembang. Irfan menambahkan bahwa insan KPPIP harus aktif menanggapi isu-isu infrastruktur sehingga masyarakat dapat menerima informasi dari sumber yang terpercaya. “Apalagi dengan berlimpahnya arus informasi digital, baik website maupun  media sosial, harusnya kita dapat lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat,” pungkasnya.

Acara ditutup oleh Project Manager KPPIP, Djoko Wibowo. Dalam sambutannnya, Djoko menyampaikan bahwa KPPIP akan mengadakan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga para insan di lingkungan Deputi VI, Kemenko Perekonomian dapat bekerja dengan penuh kapasitas dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia.