KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

SIARAN PERS, 2 Juli 2018

Integrasi Jalan Tol Turunkan Biaya Logistik Nasional

Jakarta, 2 Juli 2018 – Berdasarkan data Bank Dunia dalam Laporan Indeks Kinerja Logistik 2016 memaparkan hasil risetnya terhadap kinerja logistik di 160 negara. Untuk negara-negara kawasan ASEAN peringkat pertama diduduki Singapura (peringkat ke-5 dari 160 negara); Malaysia berada pada posisi kedua (peringkat ke-32);  Thailand posisi ketiga (peringkat ke-45); Indonesia posisi keempat (peringkat ke-63); Vietnam posisi kelima (peringkat ke-64); Brunei Darussalam posisi keenam (peringkat ke-70); Filipina posisi ketujuh (peringkat ke-71); Kamboja posisi kedelapan (peringkat ke-73); Myanmar posisi kesembilan (peringkat ke-113); dan peringkat paling akhir ialah Laos (peringkat ke-152).

Parameter penilaian Bank Dunia ialah mencakup efisiensi proses clearance di perbatasan terkait kepabeanan/cukai, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan mencari transportasi pengakutan barang, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemudahan proses pelacakan dan penelusuran barang serta ketepatan waktu. Sayangnya hingga saat ini Bank Dunia belum merilis laporan indeks kinerja logistik 2018. Walhasil, kebijakan Pemerintah Joko Widodo mendorong Paket Kebijakan Ekonomi I – XVI dan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran belum terapresiasi sedemikian rupa pada kerangka isu perbaikan sistem logistik nasional.

Untuk itu pemerintah berupaya untuk membuat integrasi jalan tol JORR sebagai upaya pemerintah mendorong perbaikan kinerja sistem logistik nasional.

Namun patut diingat bahwa upaya perbaikan sarana dan prasarana transportasi serta peningkatan kualitas kompetensi jasa logistik hanyalah satu bagian saja dari keseluruhan piranti sistem logistik nasional.  Artinya di sini penting untuk disampaikan berbagai capaian keberhasilan dari bagian-bagian unsur lainnya seperti kemudahan lalu lintas barang di perbatasan, pengurusan kepabeanan, sistem bongkar-muat barang di pelabuhan, pergudangan, dan sebagainya.

“Agar biaya mengangkut barang tersebut bisa lebih murah, kami mendorong pembanguan infrastukrut baik yang sifatnya untuk mendorong transporatasi darat bukan hanya tol tapi juga kereta api. Integrasi antar moda menjadi penting karena akan menunkan biaya logistik tersebut,” demikian disampaikan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo dalam Forum Merdeka Barat (FMB) dengan tema “Integrasi Tol Dukung Sistem Logistik Nasional” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Selain itu, masih menurut Wahyu, pembangunan kawasan ekonomi khusus dan industri juga dibangun  dalam rangka menekan biaya logistik tersebut.

“Kita berharap di akhir tahun 2018 berbagai proyek infrastruktur bisa selesai agar bisa berdampak terhadap biaya logistik itu tadi,” tukas Wayu lagi.

Ia menambahkan bahwa sebanyak 72% biaya logistik porsinya hanya untuk transportasi. Sedangkan sisanya yang erjumlah 23% bisa untu biaya administrasi, penyimpanan, dan pergudangan. “Jadi biaya transportasi atau angkutan masih besar sekali porsinya,” ujarnya lagi.

Bagaimana jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain? Wahyu menjawab bahwa Indonesia masih berada di peringkat keempat untuk urusan besarnya biaya logistik. ” Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand,” tambahnya.

Untuk memperbaikinya maka pemerintah Indonesia berusaha meyelesaikan  proyek-proyek infrastruktur yang menunjang sistem logistik nasional. “Terutama proyek infrastruktur yang mendukung transportasi inter moda. Kita akan mencoba misalnya moda angkutan kereta api untuk angkut logistik langsung ke tempat dimana kawasan industri berada. Sehingga biaya logistiknya makin murah,” paparnya lagi.

Turut hadir sebagai narasumber FMB 9 kali ini adalah Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Heri Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dan Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna.(TimKomKPPIP)