Bisnis.com, JAKARTA — Tahun lalu, angin segar datang dari investor asal Negeri Sakura yang tertarik dengan masifnya rencana pembangunan bendungan di Indonesia. Jepang menaruh hati pada Bendungan Tiga Dihaji di Sumatra Selatan yang perkiraan investasinya mencapai Rp3,80 triliun.

Pemerintah langsung menyambutnya dengan ‘karpet merah’. Pasalnya, selama ini proyek bendungan belum pernah dibangun melalui swasta, baik murni maupun dengan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Apalagi, pemerintah tengah gencar-gencarnya menawarkan Proyek Strategis Nasional kepada swasta agar anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dapat diarahkan untuk pembangunan proyek lainnya.

Kajian proyek Tiga Dihaji pun akhirnya ditawarkan untuk dibangun lewat KPBU. Tak hanya Tiga Dihaji, Bendungan Bener di Jawa Tengah senilai Rp2,06 triliun dan Sidan di Bali senilai Rp421 miliar juga ikut ditawarkan kepada swasta dalam bentuk kerja sama.

Namun, asa tersebut pupus setelah Jepang akhirnya melepas minatnya untuk ikut serta dalam proyek Tiga Dihaji. Dua proyek lainnya pun tak sanggup menarik hati investor sampai akhirnya pemerintah memutuskan untuk melelang ketiga proyek itu, lagi-lagi dengan menggunakan APBN.

Sejumlah proyek tersebut dinilai tak memiliki skala ekonomi sehingga menahan investor untuk menanamkan modalnya. Kecilnya produksi listrik yang ditawarkan jadi sorotan. Bendungan Tiga Dihaji hanya akan memiliki kapasitas listrik 22 MW atau tergolong tak memberi keuntungan yang signifikan untuk swasta.

Kendati demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kembali ‘merayu’ investor untuk mempertimbangkan pembangunan bendungan dari swasta murni atau dengan skema KPBU pada tahun ini.

“Bila ada investor yang berminat akan kami dorong. Dengan demikian, dana APBN dapat digunakan untuk program lainnya. Peraturan Menteri PUPR mendukung karena saya monitor intensif untuk pembangunan bendungan di Indonesia,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Saat ini, masih ada 17 bendungan yang belum dibangun dari total pembangunan 54 bendungan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sampai saat ini, seluruh pembangunan bendungan tersebut masih diarahkan menggunakan APBN.

Kendati tak sama dengan bisnis jalan tol yang pendapatannya terlihat dari tarif, skema KPBU di bendungan masih bisa dijajaki oleh swasta mengingat ada potensi pendapatan dari pembangkit listrik tenaga air atau pasokan air.

Namun, Basuki mengakui bahwa proyek bendungan memang harus menawarkan kapasitas listrik yang besar agar menarik investor. “Menurut perhitungan Jepang, untuk masuk investasi ke bendungan, kapasitas listrik yang dihasilkan antara 60 MW—75 MW.”

MASIH SULIT

Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto menambahkan bahwa skema pembiayaan KPBU memang masih sulit diterapkan pada proyek bendungan.

Dia mengatakan bahwa dalam skema kerja sama tersebut harus jelas pembagian risiko dan bentuk pembayaran yang dilakukan antara pemerintah dan swasta.

“Kalau untuk tol kan di-collect pembayarannya, SPAM juga. Pembagian risiko bisa diatur, tetapi harus ada pendapatan untuk membayar dia punya investasi. Kalau di bendungan bagaimana bayarnya?” katanya.

Skema KPBU sendiri sudah gencar diterapkan pada proyek tol dengan berbagai cara, misalnya, dengan bangun, guna, serah (build, operate, transfer/BOT), menggunakan dana dukungan tunai infrastruktur (viability gap fund/VGF), dan yang paling terakhir adalah dengan ketersediaan layanan (availability payment/AP). Selain proyek jalan tol, skema KPBU juga berjalan pada proyek satelit Palapa Ring dan sistem penyediaan air minum.

Namun, peluang pembangunan bendungan dengan skema KPBU belum sirna. Baru-baru ini, investor asal China dan Korea Selatan melakukan penjajakan untuk proyek pembangunan bendungan Jambo Aye di Aceh dengan perkiraan investasi Rp4 triliun.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso optimistis bahwa bendungan Jambo Aye dapat menjaring investor mengingat potensi listrik bendungan tersebut 106 MW. “Karena listriknya besar makanya investor berminat,” kata Imam belum lama ini.

Saat ini, masih dilakukan kajian mendalam terhadap pembangunan proyek tersebut karena dari penelitian awal, ditemukan 16 titik sumur gas di daerah genangan yang rencananya ditetapkan sebagai lokasi proyek.

Proyek ini sendiri sebetulnya masuk dalam peta jalan kementerian untuk dibangun pada 2020, tetapi ada potensi dipercepat apabila ada kepastian dari badan usaha. Harapannya, proyek tersebut bisa menjadi proyek percontohan pertama untuk pembangunan bendungan dengan skema KPBU yang selama ini sulit diwujudkan.

sumber : bisnis.com