Hasil Evaluasi PSN 2018

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

SIARAN PERS, 27 April 2018

Hasil Evaluasi PSN 2018

JAKARTA[27/4/2018] – Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla mendorong pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama program pemerintahan. Termasuk di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didanai oleh APBN. Ada  245 proyek strategis nasional yang ditetapkan dan dikerjakan pemerintah untuk tujuan pemerataan.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek strategis nasional jadi sebuah langkah yang positif bagi pemerintah untuk memeratakan ekonomi daerah yang ada di Indonesia. Pasalnya, PSN yang tengah dikembangkan pemerintah merupakan suatu fondasi bagi pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis industri, dan kawasan strategis pariwisata. Dengan dibangunnya ketiga kawasan tersebut, secara tidak langsung pemerintah telah meletakkan dasar untuk perkembangan ekonomi.

Sebagai informasi, dari total 245 PSN ada 61 proyek di Sumatra dan sekitarnya, 24 proyek Kalimantan, 93 proyek di Pulau Jawa. Lalu ada 27 proyek di Sulawesi, 13 proyek di Papua, 15 proyek Bali dan Nusa Tenggara, serta 12 proyek yang sifatnya nasional seperti Palapa Ring.

Memasuki awal 2018, Presiden Jokowi meminta Menko Darmin mengevaluasi jalannya PSN. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui proyek mana yang dapat dilanjutkan dan yang tak mungkin dilanjutkan.  Presiden Jokowi ingin agar proyek strategis yang sedang berjalan dan belum rampung pada tahun lalu untuk dikebut penyelesaiannya di tahun ini. Begitu pula proyek strategis yang sudah direncanakan tahun ini, sager harus dipastikan pengerjaannya.

Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan agar kemudahan berusaha dan investasi menjadi fokus pemerintah pusat hingga daerah hingga tahun depan. Ini mengingat adanya persaingan antara Indonesia dan negara tetangga lainnya.  Seiring itu, pemerintah kemudian memutuskan untuk memangkas sebanyak 14 PSN. Kini, ada 222 PSN yang dilaksanakan pemerintah dengan total nilai sebesar Rp4.100 triliun.

Menko Darmin mengatakan, ke-14 PSN yang dipangkas itu bentuknya beragam. Ada yang proyek kereta api hingga kawasan ekonomi khusus.

“Yang di-drop itu antara lain kereta api Jambi-Palembang, kereta api Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatra Utara, bendungan di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke,” paparnya, saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Total nilai investasi PSN yang dipangkas berjumlah Rp264 triliun. Menko Darmin juga mengatakan, pemangkasan PSN didasarkan pada sisi visibilitas.

Artinya, ke-14 PSN itu dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya. Meski memangkas 14 PSN, pemerintah juga menambah 2 PSN baru pada 2018.

Kedua PSN dimaksud adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi. Program pemerataan ekonomi itu di dalamnya termasuk sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria, dan peremajaan perkebunan rakyat.

Sumber Pembiayaan 

Selain itu, dalam rangka mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari realisasi program PSN, hal ini telah mendorong pemerintah untuk menarik likuiditas yang sangat besar di pasar keuangan melalui penerbitan surat utang. Namun kebijakan itu dikhawatirkan memberi tekanan pada pasar yang berakibat suku bunga perbankan menjadi susah turun. Padahal, adanya suku bunga tinggi jelas akan berdampak pada kelesuan investasi swasta.

Selain itu, alih-alih berdampak signifikan, ekspansi pembangunan infrastruktur juga dikritik lantaran tidak serta-merta diikuti peningkatan produktivitas. Belum lagi, output ekonomi yang dianggap jauh dari memadai.

Efek menetes ke bawah atau multiplier effect secara ekonomis yang diharapkan muncul dari kebijakan fiskal ‘big push’ pada pembangunan infrastruktur ini, dikritik oleh para pengamat sebagai masih berdampak kecil saja alias tidak sebanding dengan upaya yang telah dilakukan. Pada titik ini juga muncul kritik treat dominasi peran BUMN pada sektor jasa kontruksi dan minimnya pelibatan pihak swasta nasional. Sedangkan pada konteks lainpun, kritik muncul karena banyaknya insiden kecelakan Kerry dalam proses pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN tersebut.

Sejumlah PSN Telah Selesai

Pemerintah telah menuntaskan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2016=2017 dari total 245 PSN yang dirancang oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai upaya merekatkan konektivitas dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Sebanyak 20 proyek selesai di 2016 dan ada 10 proyek di tahun 2017,” ujar Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Wiwoho.

Demikian disampaikan Wahyu Utomo dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Progress Proyek Strategis Nasional 2018” yang digelar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (27/4/2018).

Menurut Wahyu Utomo, diperkirakan pada tahun 2018 ini akan tuntas lagi 43 proyek dengan nilai Rp46,78 triliun. Lalu sampai Kuartal ke-3 tahun 2019 ada diselesaikan lagi 20 PSN senilai Rp118,8 triliun. Sehingga total ada 68 proyek selesai di periode 2016-2019.

Dijelaskan, sebanyak 10 PSN selesai sampai kuartal IV tahun 2017 dengan nilai Rp61,5 triliun. Proyek tersebut antara lain jalan tol Mojokerto-Surabaya, pengembangan lapangan migas Jangkrik Muara Bakau, tol Soreang-Pasirkoja, jalan akses pelabuban Tanjung Priok, Bandara Raden Inten II Lampung, Pos Lintas Batas Negara Timor Tengah Utara, PLBN Nanga Badau, dan PLBN Aruk dan Irigasi Way Besai.

Menurut Wahyu, dari 245 PSN itu sebagian besar baru dikerjakan pada tahun 2016. Proyek infrastruktur di Indonesia dapat dikategorikan statusnya yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) 2015-2019, Proyek Strategis Nasional dan Protek Prioritas.

Pemerintah Indonesia memiliki strategi untuk mengembangkan infrastruktur nasional dalam bentuk Proyek Strategis Nasional. Perencanaan PSN dilakukan sejak tahun 2016, dari sekian banyak proyek tersebut maka ditetapkan lagi sejumlah Proyek Prioritas.

Dari pemantauan KPPIP yang berada di bawah naungan Kemenko Perekonomian ini, status PSN ada yang dalam proses perencanaan, proses pengadaan (tender), negosiasi skema pendanaan, pra konstruksi hingga proses penyelesaian.

“Menuntaskan proyek infrastruktur memang membutuhkan waktu. Seperti pembebasan lahan, perizinan, koordinasi dengan pemda hingga pendanaan,” jelasnya.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata.