JUTPI Fase 2: Studi Pengembangan Transportasi Jabodetabek yang Terintegrasi
- On 16/10/2019
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan studi mengenai integrasi kebijakan transportasi perkotaan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), yang dinamai Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI).
Hari ini, Selasa (15/10), sebagai hasil dari kegiatan JUTPI Fase 2 telah diserahterimakan aset dari JICA kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Selanjutnya, kami akan menyerahkannya kepada pemerintah daerah setempat pada tanggal 18 Oktober 2019 nanti,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo. Aset dimaksud antara lain berupa Halte Bus, Pelican Crossing, Wayfinding Board, Lay-by, serta Jembatan Penyebrangan.1
Wahyu menuturkan, JUTPI Fase 2 bertujuan untuk memajukan pembangunan perkotaan berdasarkan sistem transportasi umum terpadu di Jabodetabek. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas dan koordinasi dengan lembaga terkait transportasi.
JUTPI Fase 2 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan alih teknologi, yaitu: (1) Perincian Rencana Iduk Transportasi Kota Jabodetabek, (2) Implementasi proyek percontohan, dan (3) Penerapan proyek Transit Oriented Development (TOD).
Khusus untuk kegiatan ke-2 yaitu proyek percontohan telah dilakukan di 7 (tujuh) kota/kabupaten di Jabodetabek. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas agen transportasi perkotaan dalam melaksanakan proyek transportasi di Jabodetabek.
“Selain itu, juga untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi umum dengan meningkatkan aksesibilitas ke fasilitas transportasi umum,” lanjut Wahyu Utomo.
Dalam prosesnya, sambung Wahyu, proyek percontohan tersebut telah melalui beberapa tahap sejak September 2017. Mulai dari pengajuan proposal dari pemerintah daerah, desain, konstruksi, hingga proses serah terima ke pemerintah daerah.
Kemudian menjelang akhir jadwal proyek pada Oktober 2019 ini, kerja sama dan koordinasi perlu terus dijaga. “Kami mengharapkan kerja sama dari semua lembaga terkait untuk mencapai tujuan kita bersama, khususnya untuk memajukan lingkungan perkotaan dari transportasi umum yang terintegrasi,” pungkas Wahyu.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain Kepala Perwakilan Kantor JICA Indonesia Tomoyuki Kawabata, Kepala Biro Umum Kemenko Perekonomian Hari Kristijo, Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi, Kepala Bidang Sistem Transportasi Jalan Kemenko Perekonomian Supartien Komaladewi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Biro Humas Kemenko Perekonomian
