Proses pembangunan infrastruktur di Indonesia seringkali terkendala oleh kurang efektifnya koordinasi antara pemangku kepentingan yang beragam, baik dari pihak pemerintahan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D), serta pihak swasta. Bervariasinya pemangku kepentingan dengan tujuan dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda, tidak jarang mengakibatkan tertundanya implementasi proyek infrastruktur. Dalam konteks tersebut, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) hadir untuk menjembatani dan mendampingi Pemilik Proyek dalam mempersiapkan dan menjalankan pembangunan proyek tersebut.

KPPIP memiliki tujuan utama sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan tersebut. KPPIP merupakan point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Sejak tahun 2016, KPPIP telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kebijakan dan strategi percepatan infrastruktur, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN).  Tercata, pencapaian PSN mulai dari 2016 sampai dengan Mei 2019 adalah sebagai berikut:

• 77 PSN telah selesai;
• 26 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi;
• 35 proyek dalam tahap konstruksi dan akan mulai beroperasi di 2019;
• 65 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019;
• 8 proyek dalam tahap transaksi;
• dan 42 proyek dan 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan.

KPPIP mengestimasikan pada Kuartal III tahun 2019, terdapat total 89 PSN akan selesai serta 33 proyek + 2 program mulai beroperasi, serta 106 proyek + 1 program industri pesawat yang masih dalam tahap konstruksi. Dengan target tersebut, KPPIP terus berkoordinasi dengan berbagai stakeholders terkait agar proses pembangunan berbagai proyek infrastruktur dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang ditentukan.