Jakarta-KPPIP, (24/5). Dalam kunjungannya ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Saudi Fund for Development (SFD) menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi didalam pembangunan proyek-proyek Infrastruktur di Indonesia.

Pada Awal Maret 2017, Wakil Direktur SFD dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, telah menandatangani nota kesepahaman antara Arab Saudi dengan Indonesia senilai USD 1 Miliyar atau setara Rp. 13.3 Triliyun Rupiah, pada saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Nota kesepahaman ini berkenaan dengan kontribusi pendanaan Kerjaaan Arab Saudi dalam pembiayaan proyek pembangunan di Indonesia. Kedatangan SFD merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MOU) Kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia tersebut.

SFD yang diwakili oleh Abdullah M.Al Shoibi (Chief Engineer Operation Department), Abdul A. Al-Shoibi (Export Financing Researcher) dan Zaid Saleh Bin Mukhaylib (Marketing and Information) mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi sangat tertarik dengan pola investasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, melalui kerja sama government to government (G to G). Abdullah mengatakan bahwa delegasinya ditunjuk oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mencari informasi yang lebih rinci dalam penerapan MOU dan juga melakukan proses seleksi Proyek Infrastruktur yang bisa didanai oleh SFD

“Kami senang ke Indonesia, karena segala sesuatunya dipermudah saat ini,” ujar Abdullah yang sebelumnya pernah berkunjung ke Bali, Surabaya dan Medan. Sebelumnya, dia juga menyampaikan ketertarikannya terhadap proyek-proyek infrastruktur perumahan, pengairan dan irigasi.

KPPIP dalam kesempatan menerima kunjungan SFD menyampaikan sejumlah proyek pembangunan yang terbuka untuk didanai oleh SFD. Joseph S. Tobing, Direktur Finansial KPPIP yang memimpin pertemuan memaparkan perkembangan 6 (enam) Proyek Sektor Transportasi, 4 (empat) Proyek sektor energi, dan sejumlah proyek waduk, air minum, dan sanitasi. Dalam penjelasannya, Tim KPPIP menyampaikan status terakhir proyek-proyek tersebut untuk menjadi pertimbangan SFD.

Dijelaskan bahwa skema pembiayaan proyek dikembangkan dalam dua skema. Proyek yang didanai dengan APBN dan Proyek yang didanai dengan pendanaan bilateral atau multilateral untuk disalurkan melalui institusi yang mewakilli Pemerintah.

Dalam pembicaraan selama beberapa jam antara SFD dan KPPIP dibahas sejumlah perkembangan proyek termasuk kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaan untuk masing-masing proyek. Terhadap proyek pembangunan pelabuhan, Waduk/DAM, Abdullah meminta detail kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaan yang masih terbuka untuk pendanaan.

Abdullah mengatakan bahwa dalam pertemuan kali ini, dia belum bisa menyampaikan berapa nilai investasi yang akan didanai oleh SFD di Indonesia. Namun dia mengatakan akan menyampaikan informasi detail yang diperolehnya kepada pemerintah Arab Saudi. Dia juga menyampaikan bahwa SFD juga menyeleksi proyek-proyek yang akan didanai oleh SFD.

“Its good to stop here and receives information to accelerate the selection process,” ujar Abdullah menanggapi paparan detail informasi dan pekerjaan KPPIP yang disampaikan Tim KPPIP. Menurutnya hal ini adalah terobosan sehingga kebutuhan informasi dalam kerangka investasi dan pendanaan dapat diperolehnya secara cepat dari lembaga KPPIP.