Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat kabinet terbatas tentang kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta pada Kamis (6/2/2020). Presiden mengatakan, sejak tahun 2016 Pemerintah telah melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang mendukung koordinasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.

Hingga saat ini, pembentukan program geoportal satu peta hampir selesai. Dari 85 peta tematik yang dikerjakan, sebanyak 84 peta tematik telah dirampungkan. Kekurangan peta tematik ialah batas desa/kelurahan yang akan segera diselesaikan pada akhir tahun 2020. Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa kebutuhan untuk peta desa tersebut ialah 25-30 juta, sehingga Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan untuk mengatur kebutuhan anggaran melalui dana desa.

Selain itu, untuk mempercepat penyelesaian kekurangan 1 peta tematik tersebut, akan dilakukan penambahan 5 K/L, sehingga total K/L yang akan terlibat dalam penyusunan peta tematik ialah sebanyak 24 K/L.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, setelah kompilasi peta tematik selesai, Pemerintah akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. Indikasi tumpang tindih seluruh indonesia saat ini ialah ± 77,3 juta hektar atau 40,5%, yang terdiri dari tumpang tindih RT, RW, Kabupaten, Kota dan Provinsi sebesar 9,3%, Kawasan Hutan sebesar 10,6%, tatakan kawasan hutan yang telah selaras 16% dan kombinasi tumpang tindih yang melibatkan RT, RW, Kawasan  Hutan dan ijin sebesar 4,6%. Yang diutamakan dalam penyelesaian tumpang tindih tersebut ialah penghormatan terhadap hak masyarakat. 

Pengadaan Kebijakan satu peta bertujuan untuk pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta diharapkan dapat mendukung penyelesaian konflik tumpang tindik pemanfaatan ruang dan perizinan.