Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menyatakan penundaan Proyek Strategis Nasional (PSN)demi membendung impor tidak akan dilakukan dalam waktu lama. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paling maksimal penundaan hanya akan dilakukan selama dua sampai tiga tahun saja.

Kebijakan tersebut dilakukan agar nantinya penundaan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru. “Jadi bukan pembatalan, hanya menunda. Untuk lebih lengkapnya nanti,” katanya di Gedung DPR, Senin (10/9).

Darmin mengatakan saat ini pihaknya tengah melihat daftar PSN yang bisa ditunda pembangunannya dan mana yang tidak bisa. Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasionalingin menggeber pembangunan 227 PSN.

Namun, di tengah upaya percepatan pembangunan tersebut impor, salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur melonjak hingga mengakibatkan neraca perdagangan sepanjang semester 1 2018 defisit US$1,02 miliar. Atas dasar itu, pemerintahannya berencana menunda pembangunan infrastruktur agar defisit tersebut bisa ditekan.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan proyek yang masuk radar penundaan karena pengendalian impor kemungkinan akan mencakup sektor kelistrikan, minyak dan gas, serta perhubungan.

Untuk sektor ketenagalistrikan, pemerintah sudah memastikan bahwa proyek ketenagalistrikan berkapasitas 15.200 Megawatt (MW) yang masuk ke dalam mega proyek 35 ribu MW akan ditunda. Saat ini, ia menyebut PT PLN (Persero) tengah melakukan pemetaan atas pembangunan pembangkit yang bisa ditunda.

Untuk sektor perhubungan, pemerintah akan meninjau kembali proyek perkeretaapian, seperti Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), hingga rencana pembangunan rel layangloop line. Sementara itu, untuk proyek minyak dan gas, pemerintah masih melihat proyek yang bisa ditunda pembangunannya.

sumber : cnnindonesia.com