Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP didampingi oleh Tim PMO Sektor Transportasi dan Finance KPPIP melakukan kunjungan kerja lapangan ke rencana lokasi Pelabuhan New Ambon yang saat ini diusulkan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan pada pernyataan dalam kunjungannya di bulan Maret 2021, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan untuk bersinergi dan segera melakukan pembangunan Pelabuhan New Ambon yang akan mengintegrasikan pelabuhan laut dengan pelabuhan perikanan. . Hal ini dikarenakan, Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang dimiliki oleh Provinsi Maluku masih beroperasi secara terpisah di Teluk Ambon.

Selain itu, area pemukiman padat penduduk sekitar Pelabuhan Yos Sudarso Ambon menyebabkan pelabuhan tersebut cukup sulit untuk dikembangkan.
Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan Pelabuhan New Ambon sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat No. PR.008/1/2 PHB 2021 pada tanggal 26 Februari 2021.Pembangunan Pelabuhan New Ambon direncanakan akan diadakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan prakarsa dari pemerintah.

Usulan lokasi Pelabuhan New Ambon telah dikerucutkan dan diarahkan pada area di samping Pelabuhan PT. ASDP Ferry Indonesia di Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan ini didasarkan pada kondisi topografi dan ketersediaan lahan yang dinilai paling layak dari segi teknis dengan elevasi lahan tertinggi sebesar 37m dengan opsi cut and fill atau dengan perpanjangan trestle. Pembangunan pelabuhan tahap I diestimasi membutuhkan investasi sebesar Rp 2,214 Triliun dengan pembangunan infrastruktur dasar melalui APBN sebesar Rp1,207 Triliun.

Pelabuhan New Ambon dapat dikembangkan hingga tahap ultimate dengan biaya sebesar Rp4,057 Triliun melalui konsep pengembangan pelabuhan terintegrasi mencakup terminal petikemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perimakan (TPI dan tempat pengolahan), kawasan industri dan logistik, terminal LNG dan power plant. Adapun kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan antara lain; penetapan lokasi lahan pelabuhan terintegrasi dengan kawasan industri seluas ?200 Ha (lahan kepelabuhanan 50 Ha, lahan kawasan industri 150 Ha), tahap awal pembangunan pelabuhan adalah seluas 100 Ha (panjang dermaga 400 m), serta pengadaan lahan oleh LMAN.

Usulan pembangunan Pelabuhan New Ambon masih menunggu kesiapan Penetapan Lokasi. Kelengkapan dokumen usulan telah dilakukan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan berkoordinasi dan sinergi bersama Kementerian Perhubungan. Hal ini diharapkan dapat mendukung percepatan usulan Pelabuhan New Ambon agar segera bisa masuk sebagai Proyek Strategis Nasional. (KPPIP)

Penulis, Tim Koordinator PMO Sektor Transportasi dan Finance KPPIP