Peresmian sejumlah proyek infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo sepekan terakhir ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional berjalan sesuai dengan perencanaan.

Selain fisik, hasil dari pembangunan tersebut nantinya akan menciptakan peradaban yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3T dalam mendapatkan pelayanan dasar.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terkoneksi antar satu dengan lainnya, sesuai dengan waktu yang direncanakan.

“Dengan adanya konektivitas yang terbangun, yang bisa menghubungkan dengan daerah-daerah terpencil yang terisolasi, maka peradaban manusia akan menjadi cepat berkembang,” kata Moeldoko di Jakarta, dalam keterangan persnya yang diterima Sabtu (26/5/2018).

Dengan demikian, kesenjangan yang selama ini terjadi diharapkan dapat segera teratasi, khususnya bagi yang berada di daerah perbatasan. “Yang lebih penting lagi adalah membangun nasionalisme, membangun wawasan kebangsaan, dan keterikatan,” tutur Moeldoko.

Lebih lanjut, ia berharap masyarakat tidak berpersepsi bahwa pembangunan dilakukan setengah-setengah. “Orang melihat baru yang berfungsi saja, padahal nyambungnya tinggal menunggu waktu. Ini ada timelinenya,” tandasnya.

Jika nantinya konektivitas secara fisik terjadi, maka akses masyarakat yang selama ini berada di wilayah 3T akan mudah terjangkau. Setidaknya, kebutuhan dasar masyarakat eperti pendidikan dan kesehatan, akan terlayani oleh pemerintah. Selain itu, keberadaan akses diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap tingkat perekonomian masyarakat.

Terpisah, Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, efek pembangunan infrastruktur memang baru bisa dirasakan secara jangka panjang.

“Dalam sepuluh tahun ke depan diharapkan infrastruktur jalan tol, jembatan, pelabuhan bisa menurunkan logistik cost, sehingga barang-barang bisa lebih murah,” ujar Bhima.

Lebih jauh dirinya berharap pemerintah memberikan porsi kepada pembangunan logistik karena akan dapat meningkatkan ekspor. “Harga komoditas sedang naik. Ini yang harus dioptimalkan,” katanya. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur logistik yang perlu dikembangkan pemerintah adalah membuka akses langsung dari kawasan industri ke pelabuhan. Jika infrastruktur pendukung logistik tersebut dibangun, harapannya akan semakin banyak industri, pendirian pabrik, karena biaya logistik lebih murah.

Berdasarkan data, pemerintah telah merampungkan pembangunan beberapa jalan tol Trans pulau. Tol Trans Jawa bakal beroperasi pada 2018 yang terhubung dari Tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo hingga Pasuruan-Probolinggo.

Kemudian, Tol Trans Sumatera seperti Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang dioperasikan Presiden Jokowi pada awal 2018, sedangkan sisa ruas tol Bakauheni lainnya ditargetkan beroperasi pada Juni 2018.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menilai pembangunan infrastruktur melesat dan berjalan masif pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya membangun infrastruktur jalan tol, namun memperhatikan pembangunan bandara di berbagai daerah dan bahkan pembangunan Trans Papua sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat.

“Saya kira selama Jokowi presiden ini cukup drastis masalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur,” kata Abdullah.

sumber : wartakota.tribunnews.com