Foto aerial pembangunan jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni – Terbanggi Besar paket 4 di Kawasan Bandar Jaya, Lampung Tengah, Lampung, Sabtu (3/6/2017). Progres pembangunan Tol Trans Sumatera di Lampung telah mencapai 20 persen dan ditargetkan beberapa ruas selesai pada 2017. 

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian koordinator bidang Perekonomian menyimpulkan masalah utama di tol Trans Sumatera masih terkait pembebasan lahan. Setiap ruas memiliki permasalahan yang berbeda terkait lahan yang akan dibangun tol.

Baca: Polisi Pamong Praja Keroyok Kasi Intel dan Seorang Jaksa Kejari Belu
Asdep Sistem Transportasi Multimoda Tulus Hutagalung menyebut masalah lahan yang melewati utilisasi atau fasilitas umum. Karena ruas tol Trans Sumatera menurut Tulus tidak boleh menyinggung transmisi pembangkit listrik.

“Pengadaan tanah pada utilitas, tidak boleh di tower, transmisi, atau fasilitas umum di tanah tersebut,” ujar Tulus di rapat koordinasi tol Trans Sumatera, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Tulus juga menyebut terkait pengadaan lahan yang terbentur dengan tanah milik BUMN dan BUMD. Untuk itu pemerintah mempercepat proses legal agar bisa mengantongi izin untuk pembebasan lahan.

“Pengadaan tanah memakan waktu terutama di tanah milik BUMN dan BUMD di daerah ada banyak,” kata Tulus.
Tulus menambahkan masalah lahan milik perusahaan swasta juga jadi masalah tersendiri. Karena itu Tulus berharap pemerintah provinsi melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bisa mencarikan solusi bersama.
“Tanah milik perusahaan, kita cari terobosan ada usul atau saran, kita sampaikan,” ungkap Tulus.

Untuk diketahui tol Trans Sumatera memiliki panjang 2.818 km dengan 24 ruas. Dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek tersebut sebesar Rp 150 triliun.

Sumber: www.tribunnews.com