Kemenko Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengajak swasta untuk terlibat lebih intensif dalam penyediaan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek infrastruktur yang setara dengan PSN.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, menjelaskan pemerintah mendorong skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan PSN.

“Kita tidak bisa tergantung pada APBN dan APBD. Harus ada pelibatan swasta dalam penyediaan PSN,” kata Wahyu.

Maka dari itu, pemerintah terus memperbaiki feasibility study PSN sehingga risiko dari penyediaan PSN dapat ditanggung bersama antara pemerintah dan swasta.

Selama ini, swasta dilibatkan dalam PSN sektor energi seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). KPPIP juga mendorong agar skema KPBU bisa diterapkan pada PSN sektor perhubungan.

Sejumlah proyek yang terdapat di dalam Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, serta Perpres 87/2021 sangat potensial untuk melibatkan pengusaha swasta dalam negeri. Pemerintah membuka peluang bagi swasta untuk terlibat dalam proyek brownfield.

“Karena pemerintah tidak bisa bergantung hanya ke APBN saja atau BUMN saja. Selama pandemi ini mau nggak mau anggaran pemerintah digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Wahyu.

KPPIP, lanjut Wahyu, terus menggali pola pembiayaan alternatif untuk penyediaan PSN seperti Land Value Capture (LVC) untuk mengurangi beban APBN.

“Pemerintah memaksimalkan segala cara untuk membiayai infrastruktur demi meningkatkan daya saing Indonesia,” ujar Wahyu.

Pemerintah juga memaksimalkan peran Indonesia Investment Authority (INA) dalam pendanaan PSN, baik dalam bentuk ekuitas maupun pinjaman. INA yang memiliki kapasitas pendanaan besar, potensial untuk mendanai proyek brownfield maupun greenfield.

Menurut Wahyu, saat ini ada beberapa proyek yang tengah dikaji INA seperti, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan di Tanjung Priok, dan Pelabuhan Makassar.

“INA sedang melakukan kajian dan melakukan penyusunan strategi. Semoga bukan hanya proyek yang brownfield tetapi juga yang greenfield yang didanai,” ucap Wahyu.

Pada kesempatan yang sama, Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap pemerintah melibatkan lebih banyak pihak swasta dari dalam negeri dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pasca pemerintahan Pak Jokowi ini PSN yang strategis harus diteruskan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kami minta pengusaha nasional bisa lebih ditingkatkan karena peran swasta dalam penyediaan PSN masih sangat kurang,” kata Sekretaris Jenderal BPP Gapensi, Andi Rukman Karumpa.

Selama ini, pengusaha memang sudah terlibat dalam sejumlah pembangunan proyek infrastruktur yang memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Pasalnya, para pengusaha mendukung seluruh program pemerintah, utamanya pembangunan infrastruktur. Namun demikian, ia melanjutkan, kerjasama antara BUMN dengan swasta perlu memperhatikan profesionalitas dalam berbisnis seperti yang terjadi di sektor jasa konstruksi.

“Banyak pelaku usaha yang menjerit karena dibayar telat oleh BUMN. Pelaku usaha yang berharap dapat untung tetapi malah jadi buntung dengan situasi seperti ini. Perlu adanya jaminan dan kepastian pembayarannya,” ujar Karumpa.

Gapensi sendiri memiliki sekitar 80 ribu anggota di seluruh Indonesia. Para pengusaha yang tergabung dalam Gapensi sejatinya dapat menopang pelaksanaan proyek infrastruktur maupun PSN. Di samping itu, Gapensi berharap pemerintah juga mengembangkan wilayah di sekitar infrastruktur prioritas maupun PSN dengan membangun sentra ekonomi baru.

“Jika infrastruktur sudah terbangun dengan baik, maka sentra ekonomi di sekitar infrastruktur harus dibangun dengan baik,” imbuhnya.