Dalam rangka membantu percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam kondisi Pemulihan Ekonomi Nasional akibat wabah Covid-19, Kemenko Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong optimasi dana pengadaan tanah lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan pada Juni 2021.

Optimasi dana pengadaan tanah lanjutan dilakukan kembali sehingga dana pengadaan tanah PSN dapat digunakan dengan lebih efektif.

KPPIP yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk menyepakati keputusan optimasi dana pengadaan tanah antar sektor PSN.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, menjelaskan kebutuhan realokasi sementara Dana Pengadaan Tanah dari sektor lain untuk Jalan Tol ditujukan untuk dapat memperlancar proses pengadaan tanah untuk ruas-ruas tol PSN yang menjadi prioritas penyelesaiannya.

“Selain itu, untuk menyelesaikan kebutuhan pengadaan tanah untuk ruas-ruas tol PSN yang telah selesai agar dapat dikeluarkan dari daftar PSN,” kata Wahyu.

Kesepakatan yang dihasilkan adalah peminjaman sementara dari PSN Sektor Transportasi sebesar Rp 925,9 miliar untuk Sektor Jalan Tol. Untuk diketahui, Sektor Jalan Tol memiliki kebutuhan dana yang tinggi dan tingkat penyerapan yang cepat sehingga dana pengadaan tanah PSN dapat terus diserap.

Koordinator Project Management Office (PMO) KPPIP Sektor Jalan Tol, Kenwie Leonardo, menjelaskan dana yang dipinjamkan untuk PSN Sektor Jalan Tol akan dikembalikan ke masing-masing sektor tersebut dengan menggunakan alokasi dana pengadaan tanah Sektor Jalan Tol pada tahun anggaran 2022.

“Dengan adanya sinergi antar sektor, diharapkan dana pengadaan tanah yang tersedia dapat digunakan sebaik mungkin dan tetap memperlancar proses pembebasan lahan serta mendorong proses konstruksi agar dapat berjalan,” kata Kenwie.

Adapun PSN yang masuk dalam daftar proyek prioritas menurut arahan Presiden Republik Indonesia mencakup Jalan Tol Trans Sumatera backbone, Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan, dan Jalan tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo