REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyebutkan, investasi di bidang infrastruktur berdampak ganda terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan, setiap pembangunan infrastruktur yang bernilai sekitar Rp 1 triliun dapat menyerap 14 ribu tenaga kerja.

“(Oleh karen itu) tenaga kerja di bidang konstruksi diharapkan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Syarif Burhanuddin dalam diskusi di Jakarta, Rabu (18/7).

Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah isu tenaga kerja di bidang konstruksi dan sektor infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air. Menurut dia, beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah kurangnya jumlah tenaga kerja ahli dan terampil dibandingkan dengan kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi.

“Dari tenaga kerja konstruksi sekitar 8,1 juta orang, yang memiliki sertifikasi tidak lebih dari tujuh persen,” paparnya.

Untuk itu, ujar dia, penting bagi berbagai pihak terkait untuk dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi tenaga kerja tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi Erwin Aksa mengatakan, Kadin juga siap bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam rangka mencari solusi untuk mempercepat pensertifikatan guna membenahi kualitas SDM konstruksi. “Kebanyakan pekerja seperti di level mandor tidak punya sertifikasi dan ijazah. Kita harus pikirkan bagaimana mereka bisa memiliki sertifikat,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, investasi di bidang infrastruktur berdampak ganda terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Direktur Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno dalam acara “market sounding” proyek pengembangan RSUD dr Hasri Ainun Habibi Gorontalo mengatakan bahwa akses infrastruktur yang disediakan pemerintah akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan layak.

“Pemerintah memberikan akses seperti bangun jalan, kesehatan, air minum, bahkan penerangan jalan akan memberi kesempatan orang bekerja lebih panjang atau justru membuka usaha,” katanya.

Dampak tidak langsung dari pembangunan infrastruktur itulah, menurut Bagus, yang ikut menekan tingkat kemiskinan. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan juga turut menekan kemiskinan.

Kendati demikian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu kunci penurunan kemiskinan, yang untuk pertama kali menyentuh angka di bawah 10 persen, adalah karena lancarnya distribusi bantuan sosial (bansos) pada kuartal pertama 2018.

Bambang menuturkan, pemerintah belajar dari triwulan pertama tahun lalu dimana jumlah penduduk miskin secara absolut sempat naik pada Maret 2017, kendati presentase kemiskinannya turun. Saat itu pemerintah mengidentifikasi keterlambatan penyaluran bantuan sosial sebagai penyebabnya.

sumber : republika.co.id