Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menempatkan infrastruktur dalam posisi prioritas kebijakan pembangunan nasional dinilai sebagai pilihan yang logis dan strategis.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia ada berbagai macam yakni disparitas antar wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta daya saing nasional yang masih harus terus didorong melalui peningkatan konektivitas.

Tingkat urbanisasi yang tinggi, sebesar 53% penduduk tinggal pada kawasan perkotaan, dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi juga termasuk tantangan mesti diatasi.

“Untuk menjawab tantangan-tantangan di atas, menempatkan infrastruktur sebagai prioritas kebijakan pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam dalam sambutan Seminar Nasional Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dan Universitas Indonesia (UI), Jumat (13/4/2018).

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai disebut berkontribusi terhadap peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia, yang semula di posisi 78 pada 2012-2013 menjadi ranking ke-52 dari 137 negara pada 2017-2018. Hal ini menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar layak Investasi di pasar global.

“Infrastruktur yang semakin kompetitif merupakan kunci utama dalam menarik investasi ke Indonesia,” papar Arie.

Untuk itu, program infrastruktur PUPR dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 dengan target pembangunan yang ingin dicapai antara lain pembangunan 2.650 kilometer (km) jalan baru; 1.000 km jalan tol; 29,86 km jembatan baru; 65 waduk; 1 juta hektare (ha) jaringan irigasi baru; 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi; 100% akses air minum dan sanitasi layak; 0% kawasan permukiman kumuh di perkotaan; serta program sejuta rumah yang layak huni dan terjangkau.

Dia menerangkan besarnya target pemerintah dan tingginya ekspektasi publik atas layanan infrastruktur yang andal tentu harus direspons dengan pintar. Ditambah pula dengan melihat adanya funding gap yang cukup besar bila APBN digunakan seluruhnya untuk memenuhi target Renstra tersebut.

“Salah satu strategi di sini adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan berbagai varian model dan modifikasi yang telah dilakukan,” tambah Arie.

Sumber: www.bisnis.com