Bappenas: Tidak Ada Alasan Tidak Gunakan Skema LCS

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak menggunakan skema konsesi terbatas (Limited Concession Scheme/LCS).

Bambang saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2019 di Jakarta, Kamis mengatakan skema pendanaan infrastruktur tersebut telah diterapkan Turki yang capaian Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah Indonesia.

“Soal LCS ini sudah ada ‘international best practice’, ada di Turki. PDB kita ada di atas Turki, jadi tidak ada alasan untuk tidak gunakan ini. Di Turki skema itu sudah digunakan untuk Bandara Attaturk,” katanya.

Dalam skema LCS, ada konsorsium swasta yang memiliki hak pengelolaan terbatas infrastruktur tertentu. Di Bandara Attaturk, misalnya, skema tersebut diberikan selama 25 tahun.

Setelah semakin berkembang, Attaturk akan diganti namanya menjadi Istanbul International Airport.

“Tidak tanggung-tanggung akan langsung ditambah lima ‘runway’ di sana,” katanya.

Kondisi tersebut, menurut dia, jauh berbeda dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang hingga saat ini masih kesulitan menambah “runway” ke tiga.

Hal itu, menurut Bambang lantaran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan terlalu membatasi diri kepada BUMN pengelolaan bandara.

“BUMN penting untuk bisa mengelola, tapi bagi saya, saya harap kalau ada pemilihan bandara terbaik dunia, sekali-kali Soekarno-Hatta bisa masuk. Jangan Changi atau Incheon lagi,” ujarnya.

Bambang meminta Kementerian Perhubungan mebatasi investasi infrastruktur hanya kepada BUMN. Jika belum mempercayai investor tertentu dalam pengelolaan bandara, misalnya, bisa saja mereka bekerjasama dengan Angkasa Pura.

“Kalau tidak percaya, join dulu dengan AP, beri pembinaan,” katanya.

Ia menyebut investasi di sektor bandara sangat menarik bagi kalangan investor karena kuatnya permintaan domestik serta pasar Indonesia yang besar.

Penjelasan Bambang sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang meminta sejumlah bandara di Indonesia untuk diserahkan kepada swasta “Saya kemarin dipanggil jam 11 pagi oleh Presiden, katanya ‘Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas’,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Privatisasi telah dilakukan untuk proyek jalan tol, seperti Tol Jagorawi yang telah habis masa konsesinya.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan rencana untuk menyerahkan pengelolaan infastruktur bandara kepada swasta akan segera dikerjakan.

“Kita segera akan kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan, jadi swasta bisa hidup,” katanya.

Namun, ia menegaskan agar tidak ada salah persepsi bahwa ada penjualan aset kepada swasta. Pasalnya, APBN tidak akan mampu menggarap proyek-proyek infrastruktur yang ada.

Sumber: www.wartaekonomi.co.id