Pembangunan Jalan akses Pelabuhan Panjang dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas antara Tol Trans Sumatera dengan Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung. Konektivitas jalan tol menuju pelabuhan tersebut diharapkan dapat mempermudah jalur distribusi ekonomi dan meningkatkan efisiensi bagi masyarakat.

Rencana pembangunan jalan akses sepanjang 9 Km tersebut berada di ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar, tepatnya di Km 10 – Simpang 3 dengan exit/entry di IC Lematang yang dihubungkan menuju Jalan Sutami. 

Melalui rapat yang diselenggarakan pada 7 Agustus 2018 di Kantor IPC Panjang Lampung, Bastary Indra, Sekretaris KPPIP/ Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Prekonomian menyampaikan beberapa isu strategis terkait pembangunan jalan akses tersebut sehingga penanganan lebih lanjut. Pertama, proses alih status Jalan Nasional. PT Pelindo II diharapkan dapat menindaklanjuti proses alih status jalan nasional yang berada pada HPL PT Pelindo II menjadi Jalan Khusus Kawasan Pelabuhan Panjang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perubahan status dan fungsi dengan diusulkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung kepada Ditjen Bina Marga, Kementrian PUPR dengan penggantian lahan sebagai bagian dari aset manajemen.

Kedua, peningkatan kapasitas Jalan Sutami. Peningkatan kapasitas diperlukan agar Jalan Sutami sebagai jalan akses penghubung menuju pelabuhan dapat dilalui dengan aman dan nyaman oleh masyarakat.  Ketiga, perlunya koordinasi yang lebih intensif terkait rencana pembangunan jalan akses. Upaya ini diharapkan dapat dilakukan oleh PT Pelindo dan PT Hutama Karya sehingga dapat menemukan sinergi selam proses pembangunan jalan akses.

Keempat, penyusunan Nota Kesepahaman Pembangunan Jalan Akses yang bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip dari usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat.

Bastary menambahkan, pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Panjang sangat potensial untuk meningkatkan potensi perekonomian di Provinsi Lampung. “Jalan akses ini dapat mendukung perekonomian, terutama sarana produksi dan distribusi di kawasan Sumatera Selatan,” ungkapnya. Dengan pertemuan tersebut, para stakeholders terkait diharapkan dapat bersinergi untuk mempercepat proyek tersebut serta melaporkan kepada Kemenko Perekonomian dan KPPIP jika terjadi permasalahan tertentu.

Kementrian/Lembaga dan instansi yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementrian PUPR, Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang Lampung, PT Pelindo II, PT Pelindo Cabang Panjang Lampung, PT Hutama Karya.