RITJ Untuk Benahi Persoalan Transportasi Jabodetabek

RITJ Untuk Benahi Persoalan Transportasi Jabodetabek

  • On 06/08/2019

Persoalan transportasi di Jabodetabek menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) sebagai solusi permasahalan transportasi di wilayah jabodetabek. Rencana tersebut terbagi dalam 3 skema, yakni; jangka pendek (2024), menengah (2029), dan panjang (2035).

“Kami ingin menyampaikan informasi mengenai rencana induk transportasi ini kepada masyarakat, media massa, dan stakeholder lainnya, khususnya untuk rencana jangka pendek (2024), menengah (2029) dan panjang (2035),” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo, Rabu (7/8/2019).

Pemerintah telah menyiapkan masterplan dalam pengembangan transportasi Jabodetabek. Masterplan tersebut tertuang dalam Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI). Dalam mengembangkan masterplan itu, tim JUTPI telah menjalankan berbagai studi yang juga mengakomodasi masukan dari pemerintah pusat dan daerah. Hasil studi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan/atau memperbaiki rencana pengembangan perkotaan, atau sebagai dasar untuk memperbarui RTRW atau RDTR kota-kota di Indonesia.

Arah dasar dalam pembuatan masterplan yang dilakukan tim JUTPI, yaitu: 

  1. Untuk menawarkan lini baru dan memadukan transportasi publik berdasarkan hasil proyeksi traffic demand;
  2. Untuk memaksimalkan efisiensi jaringan transportasi publik;
  3. Untuk memilih moda transportasi publik yang mampu mengakomodasi traffic demand;
  4. Untuk menghindari tumpang-tindih jalur atau koridor moda transportasi publik;
  5. Untuk menghubungkan 30 pusat aktivitas di DKI Jakarta dan lokasi Transit Oriented Development (TOD) yang menghasilkan traffic demand; dan
  6. Untuk mengantisipasi perubahan di tahun 2024, 2029/2030 juga 2035, dan setelahnya.

Menurut hasil studi yang dilakukan JUTPI, pada 2024 akan ada kebutuhan penumpang atas moda MRT dan LRT sejauh 60 km dan terdiri dari 4 jalur, yaitu Kelapa Gading-Velodrome (6 km); Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10 km); Cawang-Cibubur-Kota Bogor (25 km); dan Cawang-Bekasi Timur (19 km).

Kemudian, pada 2030, kebutuhan terhadap LRT sejauh 116 km dan terdiri dari 7 jalur, yakni Kelapa Gading-Velodrome (6 km); Puri Kembangan-Tanah Abang-Dukuh Atas (12 km); Pesing-Kelapa Gading via Kemayoran (17 km); Cawang-Kuningan-Dukuh Atas (10 km); Cawang-Cibubur-Kota Bogor (44 km); Cawang-Bekasi Timur (19 km); dan Velodrome-JIEP-Cakung (8 km).

Selanjutnya, hingga tahun 2035 akan ada kebutuhan mencapai 196 km dan terdiri dari 10 jalur, yaitu tambahan 3 jalur dari 2030, yaitu dalam Kota/Kabupaten Bogor sepanjang 40 km; Cikarang (15 km, yang terintegrasi dengan Automated People Mover (APM) dan High Speed Train (HST)); dan Jagakarsa-Cibubur-Cileungsi (25 km).

Wahyu mengharapkan kerja sama dari berbagai instansi terkait untuk mencapai tujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang memiliki transportasi publik terintegrasi. Selain itu, Wahyu berharap jika masterplan Jabodetabek ini dapat diadaptasi oleh daerah-daerah lainnya juga di Indonesia.
 
“Karena salah satu kunci kemajuan Indonesia juga akan ditentukan oleh meningkatnya kualitas transportasi publik,” tuturnya.