Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat NTT, KPPIP Dorong Penyelesaian PSN Sektor Bendungan

On 17/11/2021

Kemenko Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) terus mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Bendungan dan Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan lampiran dalam Peraturan Presiden (Perpres) Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, untuk PSN sektor bendungan di Wilayah Kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II terdapat 3 bendungan yang sedang proses pembangunan yakni Bendungan Temef, Bendungan Manikin, dan Bendungan Mbay serta 1 (satu) Bendungan yang telah selesai dibangun yaitu Bendungan Napun Gete.

Perlu diketahui, progress pembangunan fisik Bendungan Manikin saat ini telah mencapai 32,24%. Pemerintah menargetkan pembangunan bendungan ini selesai pada 2024. Adapun sumber air bendungan berasal dari Sungai Manikin dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 49,31 km².

Koordinator PMO KPPIP Sektor Sumber Daya Air dan Pelaporan, Dandi Wirustyastuko, menjelaskan, bendungan yang didesain dengan tipe Urugan Batu dengan Inti Tegak tersebut memiliki kapasitas tampung 28,20 juta m3 dan luas genangan normal 165 Hektar (Ha).

Bendungan Manikin direncanakan memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 700 liter/detik untuk masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, sebagai pemenuhan air untuk irigasi pertanian seluas 310 Ha di Kabupaten Kupang, reduksi banjir sebesar 531,70 m³/detik, dan potensi listrik sebesar 0,13 MW.

Selain Bendungan Manikin, PSN di Wilayah Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II yang juga sedang dalam proses pembangunan yaitu Bendungan Temef dan Bendungan Mbay.

“Bendungan Temef direncanakan impounding pada 2023, sedangkan Bendungan Mbay direncanakan impounding pada 2024,” kata Dandi.

Selain mendorong penyelesaian PSN Sektor Bendungan, Kemenko Perekonomian juga melakukan koordinasi serta pemantauan pelaksanaan Program Padat Karya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II.

Adapun kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dilakukan dalam 2 tahap yang dilaksanakan di Pulau Timor, Pulau Flores, dan Pulau Sumba.

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategi Ekonomi (PPKSE) Kemenko Perekonomian Tulus Hutagalung menjelaskan, saat ini progress fisik pekerjaan tahap I sudah mencapai 100% dan tahap II mencapai 70%.

“Pelaksanaan Program Padat Karya P3-TGAI di Pulau Timor telah memberikan dampak dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.082 orang serta meningkatan efisiensi pemakaian air irigasi dan Indeks Pertanaman bagi lahan pertanian seluas 4.244 Ha,” kata Tulus.

Sementara itu, pelaksanaan program tersebut di Pulau Flores dan Pulau Sumba masing-masing telah memberikan dampak dalam penyerapan tenaga kerja sebanyak 33.425 orang dan 2.135 orang.

Di samping itu, Program Padat Karya P3-TGAI mampu meningkatan efisiensi pemakaian air irigasi dan Indeks Pertanaman bagi lahan pertanian seluas 3.184 Ha dan seluas 2.877 Ha

Pada kegiatan koordinasi dan monitoring tersebut, tim Asdep PPKSE bersama Kepala BWS Nusa Tenggara II Kementerian PUPR Agus Sosiawandan, Kasubdit Wilayah II Direktorat Bendungan dan Danau Kementerian PUPR Medya Ramadhan berkunjung ke Bendungan Napun Gete yang terletak di Kabupaten Sikka. Perlu diketahui, bendungan tersebut statusnya telah selesai dibangun dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2021 lalu.