Tertarik Isu Infrastruktur, Kampus Unpar Selenggarakan Kuliah Umum

Bandung – Gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini menarik perhatian banyak kalangan. Mayoritas masyarakat mengapresiasi langkah dan keputusan pemerintah dalam membangun infrastruktur ke seluruh pelosok negeri, bahkan hingga pulau-pulau terluar Indonesia. Isu infrastruktur terus menjadi perbincangan masyarakat melalui media sosial, media massa maupun dalam bentuk kegiatan akademik. Pembangunan infrastruktur tidak melulu berjalan mulus, terdapat beragam isu serta permasalahan yang mengirinya seperti isu pembebasan lahan, pendanaan, perencanaan dan lain-lain. Lalu, bagaimana pemerintah memecahkan masalah yang muncul ?

Serangkaian pertanyaan itulah yang melatarbelakangi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung menyelenggarakan kuliah umum mata kuliah Ekonomi Infrastruktur dengan tajuk “Infrastruktur di Indonesia : Isu dan Kebijakan”, bertempat di Aula Gedung 9 Fakultas Ekonomi UNPAR, Selasa (10/07/2018). Tampil sebagai narasumber kuliah umum ini Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Dr. Bastary Pandji Indra, MSP. Acara kuliah umum dibuka Ketua Prodi Sarjana Ekonomi Pembangunan UNPAR Dr. Miryam B.L Wijaya.

Dalam pemaparan nya, Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Bastary Pandji Indra menjelaskan banyak aspek yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selama kurang lebih 90 menit dirinya membeberkan sejumlah isu faktual, capaian serta sejumlah rintangan yang dialami pemerintah dalam membangun infrastruktur di depan sekitar 100 mahasiswa peserta kuliah umum.

Dirinya menjelaskan alasan pemerintah gencar membangun infrastruktur adalah untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain terutama di kawasan Asia Tenggara. Saat ini Indonesia masih tertinggal dari banyak negara bahkan di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya itu, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menutup kesenjangan infrastruktur di Indonesia dan yang lebih penting lagi adalah untuk mengeluarkan Indonesia dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap).

“Masih banyak hal yang perlu dikerjakan dalam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti akses jalan, transportasi layak, penerangan, air bersih dan sebagainya” ujar Bastary

Namun menurutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia dihadapkan pada beragam masalah seperti isu pembebasan lahan, isu perencanaan dan penyiapan proyek hingga yang tidak kalah rumitnya terkait isu pendanaan proyek. Hal itu banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, dari mana uang pemerintah untuk membangun proyek-proyek raksasa dalam waktu yang hampir bersamaan.

“Pembangunan butuh cost besar, makanya kita siapkan mekanisme alternatif pembiayaan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBN atau APBD” imbuh dia di depan mahasiswa

Salah satu skema pendanaan proyek alternatif sedang gencar dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema ini pemerintah mengajak badan usaha terutama yang berasal dari kalangan swasta untuk turut andil dalam pembangunan infarstruktur.

“Saat ini masih tercipta gap sumber pendanaan sebesar 58 % dari nilai total kebutuhan pendanaan proyek di seluruh Indonesia, makanya pemerintah juga butuh partisipasi pihak swasta” ujar Bastary

Menutup ceramah, Bastary menjelaskan bahwa proyek infrastruktur di Indonesia akan terus ada untuk jangka waktu yang lama, sehingga dibutuhkan tenaga ahli dibidang infrastruktur untuk bisa merawat dan menjaganya. Dirinya mengajak mahasiswa untuk ikut mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang dan yang akan berjalan. (TimKomKPPIP)