Proyek strategis nasional akan ditata ulang

JAKARTA. Di tengah minimnya realisasi penerimaan negara, pemerintah yakin bisa mengejar target realisasi proyek prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu pemerintah akan berupaya mencari alternatif sumber pembiayaan lain di luar Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, pemerintah tengah mencari sumber pendanaan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang sudah masuk daftar PSN. Ada beberapa opsi untuk pendanaan infrastruktur hingga 2019.

Pertama, menggenjot pendapatan negara untuk membiayai proyek infrastruktur. Kedua, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan sekuritisasi proyek infrastruktur yang sudah berstatus pengembangan (brown field) sehingga pendanaan bagi pembangunan infrastruktur bisa bertambah.

Pemerintah juga tengah menyusun payung hukum monetisasi infrastruktur dalam skema limited concession scheme. “Itu untuk mobilisasi pendanaan melalui private placement,” imbuhnya. Sedangkan opsi ketiga, proyek infrastruktur akan kembali direview untuk diperlambat. “Kami masih punya waktu dua tahun lagi, ada banyak yang bisa dilakukan,” kata Darmin, Senin (16/10).

Monetisasi aset

Seperti diketahui, dengan realisasi penerimaan negara sampai September 2017 yang baru 60% dari target, dikhawatirkan arus kas negara terkuras. Oleh karena itulah pemerintah akan menjadwalkan ulang sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya target proyek pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW). Proyek itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Darmin jika proyek ambisius pembangkit listrik 35.000 MW tidak ditinjau ulang, pemerintah akan menanggung sejumlah resiko. Sebab, asumsi permintaan listrik yang terjadi, tidak setinggi asumsi pada rencana awal. “Permintaan listrik saat ini juga ternyata pertumbuhannya negatif, padahal ekonomi positif. Artinya upaya adjusment tak mungkin terhindarkan, jika tidak maka PLN akan memikul beban nantinya,” katanya, Senin (16/10).

Jika proyek 35.000 MW diteruskan sesuai target, 1-2 tahun ke depan, akan terjadi suplai pasokan listrik berlebih. Ini menurutnya bisa jadi bumerang ketika 25.000 MW pembangkit listrik dikerjakan swasta menggunakan skema Independent Power Producer (IPP) yang terdapat klausul take or pay. “Mau dipakai atau tidak, tetap dibayar,” katanya.

Selain proyek listrik, Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto menyatakan pemerintah tak akan merasionalisasi PSN. “Kami masih terus cari terobosan lain, termasuk terobosan perizinan untuk meraih investor,” jelasnya.

Salah satu sumber pendanaan yang menjadi incaran pemerintah yakni melalui pendanaan pasar modal. PSN juga selalu dievaluasi setiap enam bulan sekali.

Hingga Agustus 2017 pemerintah mengklaim sebagian proyek strategis nasional sudah masuk tahap penyelesaian. Bahkan dari 245 proyek strategis nasional, hingga Agustus 2017 sudah ada 100 proyek yang masuk tahap penyelesaian akhir. Selain itu 120 proyek dalam tahap konstruksi dan 12 proyek dalam tahap transaksi dan lima proyek baru masuk persiapan

Salah satu proyek strategis nasional yang kini tengah diupayakan mendapatkan pembiayaan adalah proyek Pelabuhan Patimban. Kini pemerintah tengah menunggu loan agreement dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Loan agreement itu berisi negosiasi pinjaman dengan tenor 40 tahun senilai mencapai US$ 1,02 miliar untuk memulai proyek tahun 2018.

Sumber: nasional.kontan.co.id