Peresmian Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Lampung
- On 27/11/2020
Lampung Selatan, 27 November 2020 – Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS, bersama Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman Hasanusi, M.M, pada hari ini meresmikan Proyek SPAM Bandar Lampung yang telah dinyatakan selesai dibangun pada 14 Agustus 2020 lalu. Acara peresmian dilakukan dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti, yang turut dihadiri antara lain oleh Direktur Utama PDAM Way Rilau, Direktur Utama PT Adhya Tirta Lampung, dan stakeholder terkait lainnya.
Pembangunan SPAM Bandar Lampung dilaksanakan menggunakan skema KPBU antara Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengamanatkan PDAM Way Rilau sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha yang merupakan konsorsium dari PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Bangun Tjipta Sarana.
Proyek dengan nilai investasi Rp 1,1 Triliun ini merupakan proyek PSN KPBU SPAM pertama yang berhasil dibangun selama 2 tahun tanpa hambatan yang berarti, sehingga dapat melaksanakan COD/ Operasi Komersial tepat waktu.
Dengan pemanfaatan air baku dari Sungai Way Sekampung sebesar 825 liter per detik, IPA SPAM Bandar Lampung mampu mengolah air baku menjadi air dengan kualitas “air minum” dengan kapasitas 750 liter per detik.
PDAM Way Rilau menargetkan pasokan air minum sebanyak 750 liter per detik tersebut dapat memberikan manfaat bagi 60 ribu Sambungan Rumah Tangga atau 300 ribu jiwa penduduk Kota Bandar Lampung di 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Kedamaian. Dengan pelayanan air minum kepada 8 kecamatan tersebut, PDAM Way Rilau dapat meningkatkan cakupan layanan dari 20% menjadi 46% di tahun 2024.
Melalui sambutannya, Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS., menyampaikan bahwa keberhasilan penyelesaian konstruksi atau pelaksanaan operasi komersial PSN KPBU SPAM Bandar Lampung merupakan hasil sinergitas dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, mulai dari komitmen dan dorongan dari Walikota Bandar Lampung dan PDAM Way Rilau selaku PJPK beserta PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha, sampai peran dan dukungan dari berbagai stakeholder, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, PT PII, dan PT SMI.
Sebagaimana diketahui bahwa PSN KPBU SPAM Bandar Lampung juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan melalui Pemberian Dukungan Kelayakan (Viability Gap Funding – VGF) dengan nilai Rp 258,8 Miliar; Kementerian PUPR dalam dukungan pembangunan Jaringan Distribusi Utama dengan panjang mencapai 36 km dan dukungan percepatan pencairan VGF; dukungan dari PT SMI dalam Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility – PDF); dan PT PII dalam pemberian Penjaminan Infrastruktur.
Seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sektor Penyediaan Air Minum yang koordinasi dan monitoringnya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Peresmian SPAM Bandar Lampung bukanlah akhir dari perjalanan PSN KPBU SPAM Bandar Lampung, namun merupakan awal dari perjalanan 25 tahun kerjasama pengelolaan air bersih antara Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh PDAM Way Rilau dengan Badan Usaha PT Adhya Tirta Lampung.
Dr. Ir. Wahyu Utomo juga menyampaikan bahwa sejalan dengan pesan dan arahan dari Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP, seluruh stakeholder diminta agar selain mendorong upaya percepatan pembangunan PSN, juga diminta untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan proyek-proyek PSN yang telah selesai.
Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas bersama kementerian/lembaga terkait lainnya akan selalu berupaya dalam mendorong percepatan penyelesaian isu-isu atau debottlenecking, dari proses penyiapan sampai masa operasional dan pemeliharaan PSN, melalui kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan bentuk dukungan lainya (seperti studi kelayakan, pemberian PDF, dan VGF).