Keberadaan Proyek Strategis Nasional telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keadaan pandemi, Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

“Selain itu, investasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Di sisi lain, kita berharap penyelesaian PSN ini dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) saat memberikan keynote speech pada acara Media Gathering  KPPIP yang bertajuk “Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi”, Rabu (15/12/2021).

Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah dalam jangka panjang.

Percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

“KPPIP akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN,” kata Airlangga

Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, Pemerintah Indonesia menyadari beberapa tantangan yang harus dicapai, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan Ekonomi. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020-2024.

“Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,” ujar Menko Airlangga.

Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah. Selain itu, terdapat beberapa Regulasi lainnya sebagai Regulasi Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

“Kita semua berharap bahwa pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan,” imbuh Airlangga.

Berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun.

Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, menjelaskan sejak  pertama kali ditetapkan pada tahun 2016 sampai dengan November 2021, pemerintah melalui KPPIP berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 PSN, dengan nilai investasi Rp 626,1 triliun.

Adapun selama pandemi Covid-19, yakni sepanjang Januari 2020 – November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp 158,8 triliun. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun, sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020-2021 diperkirakan sebanyak 40 PSN senilai Rp 253,1 triliun.

“Mayoritas proyek-proyek berskala besar yang pembangunannya dimulai pada tahun 2016 saat ini sudah beroperasi secara penuh,” kata Wahyu Utomo

Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai sejak 2016 telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian PSN sebagai agenda strategis dan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

PSN merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari keseluruhan 32 PSN  yang selesai tersebut, yakni ada 12 PSN pada 2020 senilai Rp 123,1 triliun, dan 20 PSN pada Januari – November 2021 dengan nilai Rp 35,7 triliun. Adapun sampai Desember 2021, KPPIP mengestimasi akan ada tambahan 8 proyek lagi didorong penyelesaiannya senilai Rp 94,3 triliun. Sehingga total menjadi 28 PSN yang akan selesai senilai Rp 130 triliun sepanjang 2021. Untuk tahun 2022, KPPIP mengestimasikan  akan ada 29 PSN dapat selesai.

PSN tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57%, Sumatera Rp 778,4 triliun  (13,66%), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun  (9,94%), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87%), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85%), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03%), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06% dari keseluruh PSN.

Sepanjang periode 2016 hingga November 2021, pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan. Contohnya terdapat 3 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah selesai, sehingga menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang.

Begitu juga dengan proyek bendungan, ada 22 bendungan PSN telah terbangun, menambah persediaan air baku sebesar 1,56 Miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3 /detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 lt/detik, mengairi sawah seluas 206.000 hektar, dan memproduksi 123 MW listrik. Proyek irigasi, telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 865.4 hektar.

Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional  yang mengatur percepatan proses perencanaan hingga pengoperasian proyek PSN.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.

Pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur  melalui Land Value Capture (LVC). LVC ini diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024

“Sinergi dan kolaborasi antar sektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mendorong akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Wahyu.

Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Image 2 of 10