Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berupaya menuntaskan rencana pengembangan Blok Masela Maluku, baik pengembangan industri hulu, hilir, dan wilayah. Hal ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)

Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaludin? mengatakan, saat ini sedang disiapkan untuk membuat beberapa turunan PP untuk dijadikan acuan dalam pengembangan di Blok Masela.

?Blok Masela telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

“Proses teknis seperti engineering design sedang dan terus dikerjakan. Kemudian skema industri hilir sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu industri petrokimia dan industri pupuk,” kata Ridwan di kantornya, Jakarta,? Senin (5/3/2018).

Ridwan melanjutkan, persiapan perencanaan pengembangan Blok Masela, juga meliputi aspek penguatan peran serta masyarakat lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas), yang terletak di perairan dekat dengan Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut.

“Kemudian untuk keterlibatan masyarakat lokal, seperti penguatan perguruan tinggi yang diterapkan oleh Universitas Pattimura juga terus dilakukan,” dia menambahkan.

Lebih jauh dia menjelaskan, tugas dan fungsi Kemenko Maritim dalam persiapan perencanaan pengembangan Blok Masela ada dua hal, yaitu adanya kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Maritim, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Serta, Kemenko Maritim sebagai bagian dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP). KPPIP adalah komite yang terdiri dari 6 menteri untuk penyediaan dan percepatan proyek infrastuktur prioritas.

Kewenangan KPPIP seperti yang diatur melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2014, ada dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Kemudian, dalam struktur organisasi KPPIP, Kemenko Maritim diberikan kewenangan untuk memantau hambatan atau debottlenecking isu proyek di sektor energi dan transportasi.

“Dalam persiapan masterplan atau rencana induk pengembangan Blok Masela, selain migas dan tata ruang laut nasional, ada juga pengembangan wilayah. Ini kan lokasinya sebagian besar adalah kepulauan jadi bukan hanya darat saja, jadi ruang lingkupnya memang ruang lingkup Kemenko Maritim. Dan satu lagi, Kemenko Maritim sebagai bagian dari KPPIP , dan Pak Menko Maritim Luhut Pandjaitan duduk sebagai wakil ketuanya,” jelas Ridwan.

Rakor persiapan perencanaan Pengembangan Blok Masela akan secara simultan dilaksanakan, sehingga dari waktu ke waktu, segala persiapan dan kesiapan pengembangan lapangan migas yang dapat memproduksi gas 421 juta kaki kubik per hari (mmscfd), dan minyak 8.400 barel per hari (bph) tersebut dapat terlaksana.

“Harmonisasi perencanaan lintas sektor, baik di hulu, hilir dan pengembangan wilayah sekitar sudah sangat dibutuhkan. Karena ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut, agar Blok Masela dapat menimbulkan dampak ganda yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” Ridwan menandaskan.

Sumber: www.liputan6.com