Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan bahwa Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi SATRIA ditargetkan selesai pada kuartal kedua tahun 2023. Hal itu sejalan dengan telah dimulainya konstruksi Proyek KPBU Satelit Multifungsi SATRIA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, DR (HC) Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT., MBA, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, berharap Proyek KPBU Satelit Multifungsi SATRIA dapat selesai dengan tepat waktu dan efisien, serta manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

Hal ini sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-76 yaitu “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

“Presiden RI selalu mengarahkan untuk melaksanakan pembangunan yang efisien, berdampak besar untuk masyarakat, dan dapat mengungkit perekonomian,” ujar Sekretaris Menko Perekonomian pada acara ground breaking Stasiun Pusat Pengendali, Network Operation Control dan Gateway Proyek Satelit Multifungsi Satria, Rabu (18/8/2021).

Perkembangan sektor telematika di Indonesia diharapkan dapat mentransformasi ekonomi Indonesia dari berbasis sumber daya alam ke berbasis informasi dan pengetahuan. Kemenko Perekonomian berharap masyarakat Indonesia dapat secepatnya merasakan manfaat dari proyek ini.

Oleh karena itu, tiap kementerian teknis dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan koordinasi dan integrasi penyelesaian berbagai isu.

“Hal ini perlu terus disinergikan dalam upaya debottlenecking yang dilaksanakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), ” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian.

Selain itu, Kemenko Perekonomian menyoroti beberapa permasalahan antara lain isu teknis dan isu pembebasan yang perlu dipercepat penyelesaiannya.

“Oleh karenanya, saya sampaikan sekali lagi bahwa penting untuk bersinergi antar Kementerian/Lembaga terkait sehingga dapat dilakukan percepatan dalam penyelesaian isu ini,” kata Sekretaris Menko Perekonomian.

Sejalan dengan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir, kondisi ekonomi nasional pun menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan positif di angka 7,07 % pada kuartal dua 2021 secara year on year (yoy). Kondisi ini diharapkan terus membaik seiring dengan program vaksinasi massal yang diharapkan bisa menurunkan tingkat penularan serta menumbuhkan kepercayaan konsumen.

Pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang dengan reformasi struktural dalam UU Cipta Kerja serta sinergi semua pihak dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Sementara itu, sektor telematika tumbuh di angka 6.87% (yoy), angka ini menurun dari periode-periode sebelumnya yang selalu tumbuh dobel digit. Namun jika kita melihat data-data yang ada, sektor telematika selalu tumbuh positif baik sebelum maupun disaat pandemi.

Di sisi lain, situasi pandemi mengajarkan cara baru dalam menjalankan beraktivitas sehari-hari, termasuk dalam bekerja, belajar maupun berbelanja. Implementasi Work from Home (WFH) maupun e-Learning menjadi sebuah keniscayaan. Demikian juga dengan e-Commerce atau e-Dagang dan layanan logistik diproyeksikan menjadi budaya baru dalam kehidupan sehari-hari.

Cara-cara baru tersebut tidak lepas dari keberadaan infrastruktur digital seperti internet, uang digital maupun platform daring. Keberadaan infrastruktur tersebut telah membantu kita bertahan dimasa pandemi dan membantu ekonomi tetap berjalan dan tumbuh. Hal tersebut secara langsung menempatkan infrastruktur digital bagian critical bagi perekonomian dan peradaban manusia.

Mengingat pentingnya infrastruktur digital tersebut, tentunya pemerintah perlu mendorong ketersediaan dan keterjangkauan layanan digital di seluruh Indonesia.

Setelah sebelumnya berhasil menghantarkan penyelesaikan Proyek Strategis Nasional Proyek Palapa Ring pada tahun 2019 yang menghubungkan Negara Kepulauan kita melalui kabel serat optik yang terbentang sepanjang 12 ribu km di darat dan laut Indonesia, Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik inisiatif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menggagas pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA ini.

Keberadaan satelit tersebut diharapkan bisa mendorong pemerataan akses internet bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya bisa mendorong munculnya aktivitas dan pusat ekonomi baru serta memfasilitasi Indonesia menuju era industri 4.0.

Keadaan geografis Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dan banyak perbukitan, membuat tidak semua titik bisa dijangkau jaringan telekomunikasi berbasis kabel serat optik sehingga pemanfaatan satelit tak bisa dihindari. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air.

Satelit Multifungsi SATRIA ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan internet publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dan perbatasan. Melalui proyek ini diharapkan seluruh layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi dengan internet.

Dampak proyek SATRIA terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

Selain itu, proyek satelit ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis, dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.

Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Sebagai informasi, pemerintah masih gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi nasional dan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

Bentuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas tercermin dalam Major Project RPJMN 2020-2024, dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional. Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu mempercepat penyediaan PSN.

Perlu menjadi perhatian, Proyek Satelit Multifungsi ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment).

Skema tersebut merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur melalui sinergi dengan swasta, tanpa membebankan anggaran di depan. Hal ini sejalan dengan komitmen dan dukungan pemerintah untuk melibatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Proyek Satelit Multifungsi tercantum sebagai Proyek Strategis Nasional dalam lampiran Perpres Nomor 109 Tahun 2020 didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/ KPPIP, Kementerian Keuangan, serta K/L lainnya, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), serta PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana. Proyek ini juga mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Ground Breaking Stasiun Pusat Pengendali, Network Operation Control, dan Gateway Proyek Satelit Multifungsi SATRIA, Rabu (18/8/2021)

Image 2 of 3