KPPIP DAN KEMENKO PEREKONOMIAN DORONG PERCEPATAN PERMASALAHAN PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BULANGO ULU

On 23/11/2021

Jumat, 12 November 2021- Dalam rangka percepatan pembangunan PSN Bendungan Bulango Ulu, Kemenko Bidang Perekonomian melalui Tim Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (PPKSE) pada 27-29 Oktober 2021 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan pada bendungan tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, salah satunya ditemukenali permasalahan dalam pengadaan tanah pada lokasi pembangunan bendungan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu terdapat persoalan pada tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menyelenggarakan Rapat Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah PSN Bendungan Bolango Ulu di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 12 November 2021 yang dipimpin oleh Yus Yuni Sugiharto Kepala Bidang PPKSE Wilayah Barat Indonesia Kemenko Bidang Perekonomian dan dimoderatori oleh Dandi Wirustyastuko, Koordinator PMO KPPIP Sektor Sumber Daya Air dan Pelaporan, serta dihadiri Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Kementerian PUPR, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bulango Kementerian ATR/BPN, Kepala Satuan Kerja SNVT Bendungan dan Danau BWS Sulawesi II Kementerian PUPR, PPK Pengadaan Tanah Bendungan Bulango Ulu Kementerian PUPR, perwakilan Direktorat Bendungan dan Danau Kementerian PUPR, Kantor Wilayah BPN Gorontalo Kementerian ATR/BPN, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Bendungan Bolango Ulu telah dimulai pembangunannya sejak 2019, pada November 2021 ini progres fisik Bendungan Bulango Ulu baru mencapai 5,2%, hal tersebut dikarenakan masih adanya permasalahan pengadaan tanah yang masih mengganjal proses konstruksi bendungan, dimana akibat adanya permasalahan tersebut, saat ini progres pengadaan tanah baru dibebaskan seluas 48,68 Ha dari total kebutuhan seluas 1178,74 Ha (4,13%), ujar Kepala BWS Sulawesi II Kementerian PUPR.

Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo di bawah pengelola BWS Sulawesi II ini direncanakan pemanfaatannya untuk mengairi lahan persawahan seluas 4.193 Ha, reduksi banjir sebesar 84,62%, penyediaan air baku sebesar 2,2 m³/det, serta produksi listrik sebesar 4,96 MW. Dengan menfaat yang begitu besar untuk masyarakat, diharapkan bendungan ini dapat diselesaikan pada Tahun 2024.

Dalam kesempatan rapat, disampaikan oleh Nurhadi, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, bahwa terdapat dua fokus utama dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan, yaitu pembebasan tanah utamanya untuk area konstruksi bendungan serta pencapaian target serapan anggaran pengadaan tanah yang dilaksanakan melalui anggaran LMAN Tahun 2021.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Nurhadi, Kepala Bidang PPKSE Wilayah Barat Indonesia, Yus Yuni Sugiharto menyampaikan bahwa dalam melaksanakan dua fokus utama sebagaimana dimaksud oleh Nurhadi tersebut, diperlukan komitmen dan sinergi dari pihak-pihak terkait untuk bersama-sama melaksanakan percepatan pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bulango Ulu.

Langkah percepatan pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu akan dilakukan melalui identifikasi dan pendetailan masalah serta pelaksanaan sinkronisasi data pengadaan tanah Bendungan antara Kantor Pertanahan/BPN, Kantor Wilayah Kabupaten Bone Bulango, dan PPK Pengadaan Tanah Bendungan Bulango Ulu yang akan diselesaikan pada minggu ke-3 November 2021. Diharapkan dengan langkah awal tersebut, dapat mempermudah koordinasi ke depan dan selanjutnya pelaksanaan pembangunan bendungan dapat diselesaikan sesuai target yang diharapkan.

Selain itu, Koordinator PMO KPPIP Sektor Sumber Daya Air dan Pelaporan, Dandi Wirustyastuko, turut menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut juga telah disepakati terkait komitmen Kepala Kantor Pertanahan Bone Bolango Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan dan pembahasan mengenai kendala dalam proses pengadaan tanah Bendungan Bolango Ulu yang dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 28 September 2021 lalu di Gorontalo, yang akan diselesaikan paling lambat pada minggu ke-2 Desember 2021.