Memahami Skema Pembiayaan KPBU Melalui Kegiatan Workshop PPP in Indonesia

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah memberikan dukungan terhadap penyiapan dan percepatan penyediaan proyek prioritas dan strategis nasional. Seiring perjalanannya, tantangan pembangunan infrastruktur semakin beragam, termasuk dalam penyelenggaraan infrastruktur dengan menggunakan skema pembiayaan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP).

Pengalaman dalam mengelola proyek KPBU tentu juga harus diketahui oleh para pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian. Oleh karena itu, KPPIP menyelenggarakan Workshop PPP in Indonesia: Learning From Challenges and Success Stories, pada 15-16 Juli 2019, di Bogor. Acara tersebut diikuti sejumlah CPNS Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para CPNS, termasuk yang ditempatkan di KPPIP dapat memahami tentang skema KPBU, sekaligus mengetahui tantangan, serta pengalaman dari para stakeholder terkait, yaitu PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Bastary Indra. Bastary menyampaikan bahwa kegiatan workshop diselenggarakan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM di lingkungan Deputi VI Kemenko Perekonomian. “Bagi para CPNS, nantinya akan belajar memahami proses penyelenggaraan proyek-proyek KPBU. Kalian juga bisa bertanya langsung dengan para narasumber yang sudah banyak mengelola proyek KPBU, baik dari PT PII dan PT SMI,” ungkapnya.

Sebagai pengantar, kegiatan dibuka oleh Manajer Proyek KPPIP, Djoko Wibowo yang menyampaikan tentang pemahaman umum KPBU, meliputi pengertian, alur dan keunggulan, aspek regulasi, hingga tahapan perencanaan KPBU. Djoko menyampaikan latar belakang proyek KPBU dilakukan karena beberapa faktor, antara lain: (1) pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk membiayai kebutuhan infrastruktur, (2) penyediaan infrastruktur membutuhkan teknologi mutakhir dan sumber daya manusia yang mumpuni. (3) mengalihkan risiko kepada pihak yang paling mampui mengelola, (4) pemerintah dapat memberikan beberapa fasilitas kepada pihak swasta, serta (5) sebagai solusi jangka panjang pembangunan infrastruktur.

Materi selanjutnya disampaikan oleh manajemen PT PII terkait peran PT PII dalam penyelenggaraan proyek KPBU, antara lain; Fasilitas Dukungan Pemerintah Pada KPBU oleh Donny Hamdani, Deputi Direktur Keuangan PT PII, Financial Modelling oleh Andre Pramana, Executive Vice President Appraisal PT PII. Dalam sesi tersebut, Andre menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria keberhasilan model finansial dalam proyek KPBU, antara lain: (1) hasil model finansial mendekatai realita dan applicable, (2) model finansial proyek sebagai basis dokumen lelang PJPK dan penjaminan yang dihadapkan dengan bisnis plan BUP dan pembiayaan, (3) sesuai Golden Rule dan User Friendly, (4) serta standarisasi (format dan kompetensi) model finansial proyek. Selain itu, juga terdapat sesi Alokasi dan Manajemen Risiko serta Penjaminan, dilanjutkan dengan materi sharing session deep learning proyek KPBU oleh Andre Pramana, Executive Vice President Appraisal PT PII.

Di hari kedua, peserta mendapatkan materi dari Pradana Murti, Head of Project Development, PT SMI. Dalam sesi tersebut, Pradana menyampaikan beberapa materi tentang keterlibatan PT SMI dalam proyek KPBU, seperti; (1) Peran PT SMI dalam Proyek KPBU, (2) Tahap Preparation FBC, (3) Isu-isu KPBU, serta (4) Success Story Proyek KPBU. Pradana menekankan bahwa penyelenggaraan proyek KPBU di Indonesia masih perlu dioptimalkan. Pradana menyontohkan, di beberapa negara, skema KPBU tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Para peserta antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya pada setiap materi. Sebelum acara ditutup, peserta mendapatkan post test untuk mengukur penyerapan materi oleh peserta. Dalam sesi penutup, Djoko Wibowo, Manajer Proyek KPPIP berharap agar para CPNS semakin memahami penyelenggaraan proyek KPBU di Indonesia. Selain itu, mereka juga mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, khususnya terkait penyelenggaraan proyek infrastruktur dengan skema KPBU.