Pembangunan Infrastruktur Wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan ada dua fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yakni pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan pembangunan, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

“Pada tahun pertama hingga keempat (2015-2018), titik berat pada pembangunan infrastruktur. Tahun kelima dan selanjutnya fokus pada pembangunan SDM dimana perencanaan programnya sudah dilakukan tahun ini,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat memberikan kuliah umum dengan tema “Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Jawa Barat Untuk Mendukung Perekonomian Nasional”, di hadapan mahasiswa dan civitas akademik Universitas Swadaya Gunung Jati (Uswagati) di Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu.

Ketersediaan infrastruktur sangat penting mendukung daya saing nasional diantaranya melalui ekspor produk Indonesia dengan semakin efisiennya biaya logistik. Infrastruktur juga berperan meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (2015-2019) insyaAllah, akan menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.852 km. Sebelumnya kita hanya memiliki 870 km jalan tol yang dibangun sejak Tol Jagorawi hingga akhir 2014,” jelasnya.

Turut hadir sebagai narasumber lainnya,  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan dihadiri oleh anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi dan Rektor Uswagati Mukarto Siswoyo.

Di Provinsi Jawa Barat, Menteri Basuki mengatakan dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 108 triliun, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di provinsi ini mencapai Rp 5,4 triliun.

Sebagai provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional, anggaran bidang sumber daya air terbesar yakni Rp 3,02 triliun. Diantaranya membangun Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong, Rengrang dan Rentang yang akan meningkatkan Indek Pertanaman (IP) menjadi 250 persen

DI Leuwigoong di Kabupaten Garut seluas 5.131 hektar saat ini progresnya sudah 94 persen. DI Rengrang di Kabupaten Sumedang seluas 3.819 hektar progresnya mencapai 45 persen dan DI Rentang yang akan mengairi areal Kabupaten Majalengka, Cirebon, Indramayu seluas 87.840 hektar dengan progres pembangunan mencapai 90 persen.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Kuningan di Jawa Barat dengan kapasitas tampung 25 juta m3. Manfaat bendungan ini untuk irigasi seluas 1.000 hektar di Kabupaten Kuningan dan 2.000 hektar di Brebes. Selain itu sebagai sumber air baku sebesar 300 liter/detik dan potensi pembangkit listrik 0,5 MW dengan progres konstruksinya sudah 80 persen.

Selain bendungan dan irigasi juga dilakukan Pengembangan dan Rehabilitasi Permukaan, Rawa dan Tambak, Pengendali Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai sepanjang 23,4 km, Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (4 Bendungan, 11 embung dibangun, 8 embung direhabilitasi, Penyediaan dan Pengelolaan Air tanah dan Air Baku (56 titik).

Untuk alokasi anggaran Bidang Bina Marga sebesar Rp 1,47 Triliun utamanya untuk pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Jalan dan jembatan. Selain itu juga dilakukan pelebaran jalan menuju standar sepanjang 26,9 km, pembangunan jalan baru 1,3 km.

Anggaran bidang Cipta Karya sebesar Rp 656 miliar yang difokuskan untuk penataan kawasan permukiman, pengembangan sistem air minum dan padat karya pembangunan jalan produksi, Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Sanimas dan Pamsimas.

Bidang penyediaan perumahan, alokasi anggaran di Jawa Barat sebesar Rp 312 miliar yang difokuskan untuk penyediaan perumahan berupa Rusun, Rusus dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti nelayan.

Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Bob Arthur Lambogia dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Sumber: Indopos.co.id