Related Regulation

Public Private Partnership (PPP)

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perka LKPP Nomor 19 Tahun 201518 May 201655Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Permen PPN Nomor 4 Tahun 201518 May 20169Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Perpres Nomor 38 Tahun 201518 May 20165Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 190 Tahun 201518 May 20168Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK No 260 Tahun 20165 May 20178Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
Permendagri Nomor 96 Tahun 20168 Dec 201760Pembayaran Ketersediaan Layanan/Availability Payment Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 223 Tahun 20128 Dec 20178Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 143 Tahun 20138 Dec 20178Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 170 Tahun 20158 Dec 20178Perubahan PMK Nomor 143 Tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakatan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
PMK Nomor 265 Tahun 20158 Dec 20178Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Perpres Nomor 88 Tahun 20178 Dec 20174Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery

PeraturanTanggalKategoriTentang
Kepmenko Nomor 127 Tahun 201518 May 20167Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Permenko Nomor 12 Tahun 201518 May 20167Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas
Perpres Nomor 75 Tahun 201418 May 20165Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Perpres Nomor 122 Tahun 201617 Jan 20174Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Permenko Nomor 5 Tahun 20179 Oct 20176Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas

National Public Procurement Agency

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perka LKPP Nomor 19 Tahun 201518 May 201655Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Presentasi Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 201518 May 201655Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 201518 May 201655Lampiran Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Bontang Refinery Development

PeraturanTanggalKategoriTentang
Kepmen ESDM Nomor 1002 Tahun 201613 May 201615Pembangunan Kilang Bontang
Kepmenko Nomor 159 Tahun 201513 May 20167Tentang Kerja Kilang Bontang
Kepmen ESDM Nomor 807 Tahun 201613 May 201615Penugasan Kepada PT PERTAMINA (PERSERO) Dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Kilang Minyak Di Tuban, Provinsi Jawa Timur
PP Nomor 35 Tahun 200415 Dec 20173Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
PP Nomor 34 Tahun 200515 Dec 20173Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
PP Nomor 55 Tahun 200915 Dec 20173Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
PP Nomor 36 Tahun 200415 Dec 20173Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
PP No.30 Tahun 200915 Dec 20173Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
Perpres Nomor 146 Tahun 201515 Dec 20174 Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri
Perpres Nomor 9 Tahun 201315 Dec 20174Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Tuban Refinery Development

PeraturanTanggalKategoriTentang

Land Acquisition

PeraturanTanggalKategoriTentang
Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 201118 May 201655Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
PermenATR Nomor 9 Tahun 199918 May 201610Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Perpres Nomor 30 Tahun 201518 May 20165Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres Nomor 71 Tahun 201218 May 20165Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PP Nomor 40 Tahun 199618 May 20163Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
Kepmenko Nomor 4 Tahun 201618 May 20167Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas
UU Nomor 2 Tahun 201218 May 20162Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres 40 Tahun 20148 Dec 20174Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perpres Nomor 99 Tahun 20148 Dec 20174Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perpres Nomor 30 Tahun 20158 Dec 20174Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perpres Nomor 148 Tahun 20158 Dec 20174Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perpres Nomor 102 Tahun 20168 Dec 20174Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Perpres Nomor 56 Tahun 20178 Dec 20174Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
PMK Nomor 21 Tahun 20178 Dec 20178Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

State-Owned Property Management

PeraturanTanggalKategoriTentang
PMK Nomor 164 Tahun 201413 May 20168Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
Kepmenkeu Nomor 102 Tahun 201618 May 20168Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
PP Nomor 27 Tahun 201418 May 20163Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
PMK Nomor 78 Tahun 20148 Dec 20178Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
PMK Nomor 246 Tahun 20148 Dec 20178Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
PMK Nomor 87 Tahun 20168 Dec 20178 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
PMK Nomor 111 Tahun 20168 Dec 20178Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
PMK Nomor 65 Tahun 20168 Dec 20178Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
Permendagri Nomor 19 Tahun 20168 Dec 201760Pengelolaan Barang Milik Daerah

Water Resources Development

PeraturanTanggalKategoriTentang
PP Nomor 121 Tahun 201518 May 20163Pengusahaan Sumber Daya Air
PP Nomor 122 Tahun 201518 May 20163Sistem Penyediaan Air Minum
Permen PUPR Nomor 19 Tahun 201615 Dec 201714Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan:atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Permen PUPR Nomor 27 Tahun 201615 Dec 201714Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Infrastructure Guarantee

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perpres Nomor 78 Tahun 201018 May 20165Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
PMK Nomor 260 Tahun 201018 May 20168Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Transaction preparation and implementation

PeraturanTanggalKategoriTentang
PMK Nomor 265 Tahun 201518 May 20168Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Perpres Nomor 78 Tahun 201018 May 20165Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Acceleration of Sumatera Toll Road Development

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perpres Nomor 117 Tahun 201513 May 20164Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera
Perpres Nomor 100 Tahun 201413 May 20164Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera
PP Nomor 15 Tahun 2005 15 Dec 20173Jalan Tol
PP Nomor 44 Tahun 200915 Dec 20173Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP Nomor 43 Tahun 201315 Dec 20173Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP Nomor 30 Tahun 201715 Dec 20173Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
Permen Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 201615 Dec 201714Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Permen Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 201715 Dec 201714Perubahan Atas Perumahan Rakyat Nomor 18:PRT:M:2017 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Permen PUPR Nomor 01 Tahun 201715 Dec 201714Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol

Acceleration of Integrated Light Rail Transit Development at Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perpres Nomor 98 Tahun 201513 May 20164Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi

Acceleration of Integrated Light Rail Transit Development at South Sumatera

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perpres Nomor 116 Tahun 201513 May 20164Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan
Perpres 55 Tahun 201621 Oct 20164Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

State Owned Company Direct Assignment

PeraturanTanggalKategoriTentang
PP Nomor 29 Tahun 200018 May 20163Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP Nomor 79 Tahun 201518 May 20163Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

National Strategic Projects

PeraturanTanggalKategoriTentang
Inpres Nomor 1 Tahun 201618 May 20165Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Perpres Nomor 3 Tahun 2016 18 May 20165Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20173 Jul 201750Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Perpres Nomor 56 Tahun 201810 Aug 20184Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

National Roads Masterplan

PeraturanTanggalKategoriTentang
Kepmen PUPR Nomor 250 Tahun 201518 May 201614Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567 Tahun 2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

Drinking Water Supply System

PeraturanTanggalKategoriTentang

Indramayu Spatial Plan

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perda Indramayu Nomor 1 Tahun 201213 May 201636Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031

Electricity Team

PeraturanTanggalKategoriTentang
Kepmenko Nomor 129 Tahun 201518 May 20167Tim Kerja Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Transportation

PeraturanTanggalKategoriTentang
Perda Nomor 8 Tahun 199913 May 201636Tentang Jaringan Utilitas
Kepmenko Nomor 3 Tahun 201513 May 20167 Komposisi Pembenaan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan
WhatsApp chat