KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proyek Strategis Nasional (PSN) telah rampung dievaluasi oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Evaluasi tersebut dilakukan pada 245 PSN dan dua program dengan total nilai investasi Rp 4.417 triliun.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akan menyampaikan hasil evaluasi dan pencapaian konstruksi yang diprediksi hingga tahun 2019.

Evaluasi tersebut ia bilang akan termasuk rekomendasi proyek yang akan dikeluarkan dari daftar PSN. “Akan disampaikan kepada Presiden segera, hopefully next week,”kata Wahyu kepada Kontan.co.id, Minggu (8/4).

Kata dia, banyak poyek yang terkendala dalam implementasi pembangunan hingga tahun 2019. Penyebabnya, antara lain penolakan lokasi proyek oleh masyarakat setempat, Pemerintah Daerah yang tidak menyetujui, kajian dan lahan yang tidak siap.

Sehingga, proyek yang diestimasi tidak bisa konstruksi akan menjadi kriteria proyek yang akan dikeluarkan dari PSN.

Tapi, ia masih enggan menjelaskan jumlah proyek yang direkomendasikan dikeluarkan dari PSN oleh Presiden Joko Widodo. “Belum pasti, karena masih ada upaya supaya tidak di drop,”jelasnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira bilang, 40% hambatan infrastruktur 40% terjadi karena permasalahan pembebasan lahan dan birokrasi yang berbelit-belit. Hal tersebut membuat implementasi pembangunan PSN tak sesuai dengan perencanaan yang ada.

Untuk itu, pemerintah semestinya memperhatikan beberapa hal dalam merancang sebuah PSN agar lebih efektif mendorong perekonomian. Pertama, kriteria PSN komersial yang akan dikerjakan swasta bisa menjadi prioritas, sehingga beban APBN bisa berkurang dalam pendanaan infrastruktur.

Kedua, kriteria PSN diharapkan bisa punya multiplier effect besar ke ekonomi dan penurunan biaya logistik. Ketiga, PSN diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak.

“Jika dilihat kaitannya PSN dengan belanja pemerintah efeknya tidak terlalu besar ke ekonomi. Tahun 2017 kontribusi belanja pemerintah hanya 9,1% terhadap PDB jauh di bawah sumbangan komponen lainnya. Jadi multiplier effect-nya masih kecil,” jelas Bhima.