Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan mengerem impor bahan baku dan barang modal untuk infrastruktur. Akibatnya, proyek infrastruktur khususnya di bidang kelistrikan akan tertunda.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utamo, mengatakan, yang terkena dampak paling besar dari kebijakan ini memang proyek-proyek kelistrikan. Namun, dia meyakini tidak ada proyek yang dibatalkan akibat kebijakan ini.

“Kami mikirnya yang di kelistrikan. Kami mau lihat teman-teman Kementerian Keuangan sudah disampaikan, bagaimana kebijakan mengurangi impor, mungkin dari perpajakan, fiskalnya, atau dari proyek-proyeknya yang kami lihat. Kami kaji daerah mana yang sudah over supply, mau enggak mau rescheduling-lah, tapi tidak batal,” ujar dia di Hotel Veranda, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Wahyu menuturkan, hampir seluruh proyek kelistrikan memang mengandung komponen impor yang besar. Namun, pemerintah masih akan melihat mana proyek yang mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.

“Kami lihat beberapa aspek misalnya sekarang untuk dapat pinjaman pembangunan, konstruksi, (PLTU) batu bara agak susah sekarang, jadi kami lihat. Listrik semua besar, tinggal kami lihat saja demand-nya berlebih, lalu kalau batu bara agak susah mendapat financing,” kata dia.

Wahyu juga menyatakan keputusan terkait proyek ini akan disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun depan.

“Tergantung RUPTL-nya. Ya nanti kita tinggal lihat saja RUPTL-nya bagaimana. Ada yang mau di-rechedule,  biasanya begitu, RUPTL nanti tahun depan, itu yang harus kita lihat,” ujar dia.

sumber : liputan6.com