Pemerintah telah mendesain skema insentif dalam upaya meningkatkan daya tarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.  Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, infrastruktur merupakan prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan nasional. “Dalam lima tahun ke depan, Indonesia tetap akan fokus membangun infrastruktur yang akan berdampak langsung secara sosial dan ekonomi,” ungkapnya.1

Bambang menambahkan salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah pembebasan tanah. Namun saat ini regulasi pendukung telah dikeluarkan dan efektif diimplementasikan untuk mempermudah proses pembebasan tanah, sehingga mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, Pemerintah telah menerbitkan instrument green finance seperti green sukuk sejak 2018, dan diperkuat dengan rencana penerbitan blue bond.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan peran bank sentral dalam mendukung pembiayaan infrastruktur. Menurutnya, terdapat empat sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu sektor manufaktur, pariwisata, perikanan, dan infrastruktur. “Peluang investasi di sektor infrastruktur level nasional, mengacu kepada daftar proyek strategis nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdiri dari 223 proyek dan 3 program,” jelasnya.

Untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur, BI terlibat dalam Strategi Nasional Pendalaman Pasar Keuangan sebagai implementasi reformasi struktural pada pembiayaan infrastruktur dan terus mengembangkan instrumen hedging di pasar valuta asing untuk meningkatkan pembiayaan inovatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.