Opini – KPPIP

Pemerintah Bahas Penyelenggaraan Small Scale PPP dan Unsolicited Project KPBU di Indonesia

On 12/09/2019

Sebagai upaya peningkatan keterlibatan sektor swasta melalui skema KPBU yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dan pemeliharaan penyediaan infrastruktur, Kemenko Perekonomian menggelar Rapat Pembahasan Small Scale PPP dan Unsolicited Project KPBU, Rabu (11/9). Pertemuan dipimpin langsung oleh Bastary Indra, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan sekaligus Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP. Bastary […]

Dasar Pertimbangan Penundaan Infrastruktur

On 15/10/2018

Oleh: Ali Abel Tenaga Ahli Komunikasi KPPIP Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang berada di level terendah sepanjang sejarah Indonesia, membuat pemerintah harus menempuh beberapa kebijakan solutif. Salah satunya adalah dengan menyelamatkan neraca perdagangan dengan memperbesar ekspor dan menekan impor. Salah satu cara menekan impor adalah penundaan infrastruktur, karena dianggap banyak […]

Menyatukan Nusantara Lewat Palapa Ring

On 14/08/2018

Merujuk laporan berjudul “Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World” yang diterbitkan oleh We Are Social, perusahaan media asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite 30 Januari 2018, menunjukan dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta orang. Sebanyak 120 juta orang […]

Mudik Lebaran dan Pembangunan Infrastruktur

On 21/07/2018

Oleh: Ali Abel Tenaga Ahli Komunikasi KPPIP Mudik lebaran pada tahun 2018 ini terasa berbeda dengan mudik-mudik tahun sebelumnya. Pasalnya, beberapa infrastruktur yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah bisa digunakan masyarakat. Infrastruktur terkait transportasi seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara sudah beroperasi. Tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur tersebut saat perjalanan mudik […]

Evaluasi PSN sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

On 10/06/2018

Wahyu Utomo Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) pada dasarnya adalah sebuah wujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dimana ada proses monitoring dan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki indikator yang jelas dan konsisten diterapkan dalam […]

Pengembangan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

On 26/04/2018

Satryo Soemantri Brodjonegoro Dirjen Dikti (1999-2007) dan Direktur SDM dan Pengembangan Kapasitas pada Komite Percepatan Pernyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Dalam tiga tahun terakhir pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur secara intensif untuk mendorong perekonomian, meningkatkan daya saing, produktivitas dan pemerataan pembangunan. Untuk tahun 2019 dan seterusnya, pembangunan fisik akan mulai dialihkan pada pembangunan manusia dalam rangka […]

On 11/04/2018

Oleh: Wahyu Utomo Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rentetan kecelakaan yang terjadi dalam proyek infrastruktur strategis nasional sepanjang 2017 hingga awal 2018 sontak mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Dalam pemberitaan media massa, muncul opini yang mengaitkan […]

Tanah Untuk Kepentingan Umum

On 03/04/2018

Oleh : Hotman Sidauruk Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur sampai saat ini masih menjadi persoalan utama yang dihadapi dalam percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Hasil kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan masalah pembebasan lahan menempati urutan kedua tertinggi setelah masalah perencanaan dan penyiapan. Meskipun […]

On 23/11/2017

Oleh : Rainier Haryanto Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Sejak awal pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, tanpa membebankan APBN. Pemerintah sangat menekankan adanya partisipasi swasta. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa dari kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp 4.197 triliun, sebesar 55% diharapkan berasal dari investasi badan usaha swasta. Upaya […]

On 06/11/2017

Oleh: Wahyu Utomo Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas. Bahkan dapat dikatakan istilah “infrastruktur” sendiri telah melekat pada citra diri pemerintahan saat ini. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa. “Tanpa infrastruktur, jangan […]