CIKARANG, (PR).- Kementerian Perhubungan menargetkan light rapid trans (LRT) Jabodetabek beroperasi pada pertengahan tahun depan. Saat ini, pembangunan moda transportasi yang melintasi lima daerah di Jawa Barat itu telah mencapai 46 persen.

“Untuk jalurnya, hampir seluruh jalur sudah tersambung. Yang belum itu sekitar 500 meter di wilayah Jakarta Kota sekitar 300 meter, serta di wilayah Bekasi di dua lokasi,” kata Panitia Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan Kemenhub, Jumardi, Selasa 2 Oktober 2018. Jumardi ditemui disela musyawarah bersama warga pemilik bangunan Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Seperti diketahui, LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk menekan beban kemacetan di jalan raya. Di Jabar, LRT melintasi empat daerah yakni Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan berujung di Kabupaten Bekasi.

Jumardi mengatakan, mayoritas wilayah di Jabar berjalan lancar, terutama dalam pembebasan lahan. “Depok sudah seluruhnya, Bogor juga demikian, kemudian di Kota Bekasi tinggal beberapa saja, seperti halnya Kelurahan Jakasampurna Bekasi masih ada sekitar 32 bidang lagi. Kami harapkan bulan ini, bisa segera dibayarkan, termasuk juga di Kabupaten Bekasi,” ucap dia.

Meski menjadi lokasi paling ujung, kata Jumardi, Kabupaten Bekasi memiliki peranan penting karena menjadi lokasi pembangunan depo LRT. “Jadi di Bekasi ini menjadi lokasi penting, karena perbaikan kereta, kemudian semua kereta kan pulangnya ke sini. LRT juga kan tidak ada masinisnya, otomatis, jadi kontrolnya dari Jatimulya Kabupaten Bekasi ini,” ucapnya.

Dikatakan Jumardi, pembangunan depo LRT di Jatimulya menjadi satu prioritas pengerjaan. “Karena sebenarnya ada keterlambatan sedikit. Cuma, memang kami telah membuat beberapa skenario, pengoperasian awal itu lintas Cibubur,  Taman Mini dan Cawang. Dipusatkannya nanti ada depo,” ucap dia.

Lahan

LRT bakal dibangun sepanjang 44 kilometer, yang melintasi lima wilayah Jabar, Jakarta hingga Tangerang. Menurut Jumardi, untuk membangun LRT, dibutuhkan lahan seluas 14 hektar. Salah satu pembebasan lahan terbesar berada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, yang saat ini telah memasuki tahap musyawarah.

“Jatimulya ini menjadi salah satu prioritas kami. Anggaran Rp 600 miliar sudah disiapkan dan kami berharap akhir bulan ini sudah mulai dilakukan pembayaran,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Deni Santo mengatakan, progres pembebasan lahan telah sesuai jalur. Masyarakat yang sebelumnya sempat menolak pembebasan lahan, kini telah menerima tahapan pembebasan lahan dan tengah memasuki penghitungan oleh tim aprisial.

“Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat yang pro aktif dengan pembebasan lahan ini. Ini tentu awal yang baik dan saya harapkan sampai akhir tidak terjadi kendala apapun,” ucap dia.

Dalam musyawarah tersebut, sebanyak 48 pemilik bangunan telah menyetujui bentuk penggantian berupa uang. Selanjutnya, dalam 14 hari, tim aprasial akan menentukan nilai yang dibayarkan. “Nilai ini sebenarnya bukan ganti rugi melainkan nilai wajar karena sebenarnya lahan masyarakat ini, tanahnya milik PT Adhi Karya. Namun begitu, kami tetap lakukan penggantian. Kami hitung nilai bangunannya, serta tanaman juga dihitung. Kalau ada warung atau lokasi dagang, kami juga hitung nilai ekonominya. Tujuannya agar tidak ada kerugian di masyarakat,” ucapnya.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto mengatakan, total ada sekitar 562 bidang tanah yang akan dibebaskan di Jatimulya. Jumlah tersebut terbagi atas 200 bidang tanah milik masyarakat dan 362 milik PT Adhi Karya yang ditempati warga.

“Dari jumlah tersebut ada 117 bidang yang sudah disepakati dan siap dibebaskan tanah milik warga. Sedangkan sisanya masih dalam proses. Kendati demikian, kami menargetkan prosesnya akan selesai di November ini. Setelah nilainya keluar, kemudian disepakati, nilai tersebut akan diaudit oleh BPKP terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada masalah, kami langsung bayarkan,” ucap dia.***

sumber : pikiran-rakyat.com