Paparkan Manfaat Nyata Pembangunan Infrastruktur, KPPIP Launching Buku Indonesia Emas 2045 Di Kampus ITS

Surabaya, 27 Oktober 2022—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menggelar launching buku berjudul Indonesia Emas 2045: Infrastruktur untuk Ekonomi yang Berkeunggulan, Berkeadilan dan Berkelanjutan di sela-sela gelaran Ekon Goes To Campus, di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (27/10). Buku ini mengulas lebih nyata dampak dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa yang disampaikan langsung oleh para pemangku kepentingan termasuk masyarakat penerima manfaat Program Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengungkapkan, buku ini ditulis sebagai salah satu upaya KPPIP mendapatkan gambaran atas berbagai macam dampak signifikan yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN termasuk mengulas berbagai persoalan utama yang menjadi hambatan pembangunan infrastruktur mulai dari mulai dari pendanaan, pengadaan lahan dan kendala perencanaan dan konstruksi.

“KPPIP merupakan point of contact dalam implementasi koordinasi untuk debottlenecking PSN. Dibentuk dengan tujuan utama sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan, KPPIP bertindak sebagai pendorong penyelesaian terhadap masalah koordinasi antara beragam pemangku kepentingan lintas Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Wahyu Utomo, di Kampus ITS, Surabaya (27/10).

Untuk meretas berbagai persoalan utama ini, lanjut Wahyu Utomo, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KPPIP dan bersama dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, berkoordinasi merumuskan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul.

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN yang mengatur pemberian kemudahan dalam pembangunan proyek-proyek PSN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan-peraturan lainnya yang dirumuskan sebagai hasil dari koordinasi antar Kementerian dan Lembaga guna percepatan pembangunan Infrastruktur.

“Terlepas dari berbagai kemudahan yang diberikan kepada PSN, suatu proyek harus dapat memenuhi beberapa kriteria strategis apabila diajukan sebagai PSN. Salah satunya dan yang paling utama adalah memiliki peran strategis terhadap perekonomian regional/nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional, serta berdampak positif atas PDB, pengurangan pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup,” pungkas Wahyu Utomo,

Sebagai informasi, buku Indonesia Emas 2045: Infrastruktur untuk Ekonomi yang Berkeunggulan, Berkeadilan dan Berkelanjutan ini merangkum pandangan langsung tentang kebermanfaatan infrastruktur dari aspek ekonomi, sosial, dan humanistik di 17 titik pada 9 Provinsi yang terdistribusi secara merata di Indonesia. Lokasi PSN yang menjadi lokus pengambilan data bervariasi mulai dari proyek bendungan dan jaringan suplesi, bandara dan kereta bandara, proyek pelabuhan, proyek jalan tol, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, proyek smelter, proyek integrasi industri manufaktur, proyek infrastruktur teknologi, proyek penyediaan tangki BBM dan proyek pos lintas batas negara. Para narasumber yang dimintai keterangan adalah perwakilan akademisi, pengelola/ investor, pemerintah daerah/pusat dan masyarakat penerima manfaat PSN.