JAKARTA – Asian Development Bank (ADB) baru-baru ini meluncurkan publikasi penting bertajuk ‘Meeting Asia’s Infrastructure Needs’. ADB pun hari bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai tuan rumah dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam peluncuran, diskusi panel, dan konferensi Meeting Asia’s Infrastructure Needs. 

Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh pemerintah. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo pun menjelaskan lebih detail mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai salah satu reformasi pembangunan yang dilakukan.

“Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai produk. Infrastruktur sangat penting dan memberikan dampak. Kita bangun infrastruktur yang besar. Ini untuk menekan ketimpangan,” kata Lukita di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Menurutnya, pemerintah sejak dua tahun yang lalu telah memangkas subsidi untuk sektor non produktif. Subsidi ini diarahkan kepada sektor produktif seperti pembangunan jalan, rel kereta, hingga bandara baru.

“Kita juga memiliki RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan membangun di bawah nawacita. Kita bangun rel kereta, bandara  dan pelabuhan,” jelasnya.

Guna membangun proyek infrastruktur, pemerintah tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah telah menggunakan berbagai skema pendanaan.

Skema yang telah digunakan, di antaranya Publik Privat Partnership (PPP) hingga Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Pemerintah. Melalui skema ini, diharapkan target pembangunan hingga 2019 dapat tercapai.

“Kita juga telah memiliki skema PPP untuk membangun proyek infrastruktur,” tutupnya.