(KPPIP-7/9) Presiden Joko Widodo mengingatkan pembangunan proyek infrastruktur jalan tol harus tetap memberi perhatian dan tidak melupakan perekonomian masyarakat kecil yang terdampak akibat daerahnya dilintasi trase. Meskipun pembangunan jalan tol sangat penting untuk percepatan mobilitas barang dan orang, jangan sampai keberadaannya justru melemahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat kecil.

Arahan Presiden itu jadi salah satu catatan saat rapat koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membahas perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumatera Barat.

Asisten Deputi Bidang Transportasi Kemenko Perekonomian Tulus Hutagalung selaku pimpinan rakor, mengatakan Presiden Jokowi tidak ingin terulang kejadian seperti di Pantai Utara Jawa. Dimana kemunculan ruas tol Jakarta-Bandung justru menghambat perekonomian di daerah yang dilalui, salah satunya  Kota Plered. Sebelum adanya tol, masyarakat di kota dekat Purwakarta itu hidup dari industri terakota (tembikar).

“Setelah ada tol Jakarta-Bandung, industri masyarakat di situ malah jadi tidak berkembang,” kata Tulus menyampaikan arahan Presiden di rakor yang diadakan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, (6/9).

Di Provinsi Sumbar ada dua proyek jalan tol bagian dari Trans Sumatera yang masuk PSN 2017. Yakni ruas tol Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang sepanjang 80 kilometer dan ruas tol Pekanbaru-Bangkinang -Payakumbuh-Bukittinggi sepanjang 185 kilometer. Tidak seperti daerah lain, masyarakat Sumbar dikenal memiliki kultur kewirausahaan dan berdagang yang kuat. Terbukti dari minimnya jumlah mall, minimarket dan supermarket. Perdagangan di Sumbar justru  didominasi warung dan pasar. Karena itu, keberadaan dua ruas tol yang menghubungkan Padang-Pekanbaru itu harus memperhatikan kultur tersebut.

Solusinya, Presiden memberikan arahan agar usaha masyarakat setempat diakomodir dengan membuat rest area (tempat peristirahatan) sebanyak-banyaknya di ruas tol sepanjang 165 Km itu. Rest area harus diisi oleh warung-warung milik rakyat dan jangan sampai dikelola pejabat. Presiden meminta Menteri, pimpinan kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur Provinsi Sumbar agar mencatat dan memberikan perhatian.

Sebagai tindak lanjut untuk merealisasikan arahan Presiden Jokowi, KPPIP akan melakukan koordinasi dengan lembaga pelaksana. Yakni Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Pemprov Sumbar.

Diinformasikan, ruas tol Bukittinggi-Padang terletak di Provinsi Sumbar senilai Rp 7,87 triliun. Skema pendanaan penugasan BUMN dengan penanggung jawab proyek PT Hutama Karya. Rencana mulai konstruksi tahun 2018 dan mulai beroperasi tahun 2023. Sedangkan ruas tol Pekanbaru-Bukittinggi terletak di Provinsi Sumbar dan Riau senilai Rp 28,7 triliun menggunakan skema pendanaan penugasan BUMN. Penanggung jawab proyek PT Hutama Karya. Rencana konstruksi tahun 2018 dan mulai beroperasi tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 tahun 2017, jumlah PSN bertambah menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang. (TimKom KPPIP)